Konsep Khilafah, Publik Masih Menolak

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Rencana kegiatan yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Palangka Raya yang kabarnya dilaksanakan 16 April 2017, selain mendapat reaksi dari beberapa tokoh Adat di Palangka Raya, juga mendapat tanggapan dari kalangan ulama.

H. Nur Prayudi secara pribadi berpendapat, masyarakat sendiri saat ini masih belum bisa menerima konsep Kekhilafahan untuk diterapkan.

“Melihat penerimaan dari publik sendiri tentang Kekhilafahan itu sendiri, terbentur dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia. red). Sekali lagi ini bukan pendapat organisasi,” jelas H. Nur Prayudi diwawancarai Menaranews.com, Senin (10/04) di Palangka Raya.

Ujar orang yang juga menjabat sebagai Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Kalteng ini, jika aksi atau kegiatan tersebut dikaitkan dengan kekhilafahan maka bisa saja menimbulkan kerawanan.

Tentunya juga mempengaruhi empat pilar demokrasi yang ada saat ini. Bahkan hal tersebut tentunya berpotensi dapat pengaruhi adanya perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, dan pebedaan ideologi.

Dirinya menilai, mungkin tidak hanya dari tokoh adat saja yang merasa keberatan, mungkin ada yang lain juga yang tidak setuju.

Terkait dengan konsep khilafah menurutnya masih sangat jauh dengan kondisi Indonesia ataupun Kalteng saat ini.

“Masih jauh saya kira,” tutupnya.(arli)

Comments
Loading...