Konflik Lahan Mekar Jaya, DPRD Sumut Sebut Pemkab Langkat Tak Lindungi Masyarakatnya

MENARAnews, Medan (Sumut) – Setelah berunjuk rasa di kantor ATR/BPN Sumut, massa melanjutkan aksinya di Gedung DPRD Sumut. Di sana, lebih dari seratus warga Desa Mekar Jaya yang digusur oleh PT Langkat Nisantara Kepong, kembali berunjuk rasa.
Suriono, warga Desa Mekar Jaya yang juga Ketua Serikat Petani Indonesia Basis Mekar Jaya dalam orasinya menyampaikan, PT LNK telah melanggar HAM.
“Penggusuran ini tidak manusiawi. Ini adalah pelanggaran HAM,” sebutnya.
Apalagi, saat ini Desa Mekar Jaya, Langkat sudah didaftarkan sebagai kamping reforma agraria ke Kementrian ATR/BPN. “Sudah sepatutnya Pemkab Langkat mendukung kami di Mekar Jaya. Bukan malah menggunakan Satpol PP untuk merobohkan rumah kami,” kata Suriono.
Selang beberapa saat berorasi, massa yang didominasi kaum ibu dan orang tua disambut Anggota Komisi A Ramses Simbolon. Dia langsung mengajak beberapa perwakilan pengunjuk rasa untuk menyampaikan tuntutannya di dalam gedung.
Untuk diketahui, sebelumnya DPRD Sumut pernah menggelar RDP terkait kasus ini. Dalam pertemuan itu ada kesepakatan untuk tidak melakukan aktifitas apapun di atas lahan yang masih bersengketa itu. Namun kenyataannya, rumah warga malah digusur pada Senin (27/03/2017).
Dalam pertemuan tadi, Ramses mengatakan akan menjadwalkan pertemuan ulang dengan pihak terkait. Ramses juga sempat berang melihat kondisi ini. Dia mengesalkan tindakan Pemkab Langkat yang tidak melakukan apapun terkait kisruh ini.
“Waktu itu sudah ada kesepakatan. Tapi kenapa gak dilakukan. Apa maksudnya ini ?,” Katanya.
Dia juga mrnuding Pemkab Langkat tidak melindungi masyarakatnya. Ramses berencana akan mengambil tindakan tegas. Tapi pihaknya harus melihat fakta yang terjadi terlebih dahulu.
“Sebagai Pemkab Langkat, kenapa dia tidak melindungi warganya. Itu fungsi pemerintah. Ngapain ajah dia di situ. Kan mereka dogaji dari uang rakyat,” tegasnya. (Yug)
Comments
Loading...