Komisi V DPRP Panggil Direktur RSUD Abepura

MENARAnews, Jayapura (Papua) – Ketua Komisi V DPR Papua, Yakoba Lokbere menegaskan, pihaknya berencana akan memanggil Direktur RSUD Abepura, Niko Barend untuk menjelaskan sejumlah persoalan di RSUD Abepura.
Hal itu disampaikan Yakoba Lokbere usai sidak mendadak di RSUD Abepura didamping Wakil Ketua Komisi, Nioluen Kotouki, Bobirus Jikwa, Ignasius Mimin, Gerson Somma, dan Direktur UP2KP Provinsi Papua, Agustinus TH Raprap, Selasa (25/4/2017).
“Ini bicara tentang hati, besok kami akan panggil pak Direktur RSUD Abepura dan semua kepala bidang untuk ke DPR Papua untuk mengklarifikasi  atas keluhan yang kami terima termasuk ruang-ruangan yang mengalami permasalah,” tegas Lokbere kepada wartawan.
Ia menagkui bahwa, dirinya sudah melakukan sidak  telah melihat langsung dari ruang ke ruangan. Bahkan mendengar langsung apa yang menjadi keluhan para medis dan para pasien.
“Masalah ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut nyawa orang Papua.  Saya dipilih rakyat maka saya harus membela rakyat, saya minta kepada Direktur untuk menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya.
Menyangkut desakan untuk dilakukan pergantian terhadap Direktur,  Lokbere mengaku tidak punya kewenangan untuk melakukan pergantian. “Saya tidak punya kewenangan untuk itu, saya hanya minta agar diselesaikan demi pelayanan dan keseharan bagi masyakat untuk lebih baik kedepan,” pungkasnya.
Sebab menurut dia, dari laporan yang diterima dimasing-masing ruangan bahwa pasien rawat inap harus membeli obat dari luar rumah sakit karena stoknya tidak terdapat di bagian farmasi. “Nah, apaguna KPS itu, Direktur kenapa tidak mengambil kebijakan atas keluhan ini,”  pungkasnya.
Sementara itu,  Sementara itu, Direktur UP2KP, Agustinus Raprap meminta kepada DPR Papua yang memiliki kewenangan mengawasi di lapangan terhadap pemanfaatan keuangan termasuk dana Otsus di RSUD Abepura.
“Nah, jadi yang kami rekomendasi, pertama direktur sesegera mungkin menyiapkan dana dan apotik, agar tidak ada lagi orang Papua keluar rumah sakit ini pakai resep. Itu prinsip,” imbuhnya.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi RSUD Abepura harus segera menyelesaikannya dan masalah desakan pergantian akan meneruskan temuan-temuan tersebut kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Tupoksi UP2KP hanya dua, mengawal pembangunan kesehatan di Papua dan menampung keluhan masyarakat. Dan kita hanya bisa membawa masalah ini kepada gubernur dan Sekda,” ujar Raprap.(Surya)
Comments
Loading...