Ketua KPU : Pleno Bisa Dilanjutkan, Apabila Ada Rekomendasi Pembatalan dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu RI

MENARAnews, Sentani (Papua) – Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Jayapura tanggal 15 Februari 2017 yang ditunda akibat adanya rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jayapura terkait pelaksanaan PSU di 17 distrik pada tanggal 24 Februari 2017 lalu itu bisa dilanjutkan kembali, apabila ada rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua atau Bawaslu RI untuk membatalkan rekomendasi Panwas tersebut, yang juga akan menjadi dasar pembatalan PSU.

Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Lidia Maria Mokay, S.Sos, mengatakan, Kami sebagai lembaga penyelenggara tidak bisa melanjutkan pleno, jika tidak ada produk hukum yang menjadi dasar untuk melanjutkan kembali rapat pleno. Salah satu produk hukum yang kami maksud adalah rekomendasi pembatalan dari Bawaslu terhadap rekomendasi Panwas,

Dikatakan, sebagai lembaga negara yang berkedudukan di daerah, KPU Kabupaten Jayapura dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggungjawab tentu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diatas Negara ini.

kepada semua komponen masyarakat di Kabupaten Jayapura untuk bersabar dan menyerahkan semua proses kepada pihaknya untuk menjalankan dengan baik berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang Pilkada.

Lidia membantah dengan keras jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menyebutkan di balik pembatan pleno ada kepentingan tertentu. Kami kerja secara profesional berdasarkan pada tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) kami dalam Undang-Undang Pemilu, katanya. Jumat (31/3/2017).

Dia mengatakan, pihaknya menunda pleno rekapitulasi penghitungan suara saat itu bukan tidak beralasan namun sangat beralasan.

Dimana, rekomendasi Panwaslu sudah sangat jelas yang meminta untuk menunda pleno. Sebab, jika pihaknya tidak menghiraukan rekomendasi dan memaksa untuk melanjutkan pleno maka pihaknya akan kena kode etik.

Selain itu, dia menambahkan, kelompok pemuda, masyarakat adat dan komponen lainnya yang mendatangi Kantor KPU Kabupaten Jayapura dan meminta penjelasakan adalah langkah demokrasi yang tepat. Sehingga ada keterbukaan informasi yang bisa diterima dan dipahami secara bersama untuk mendudukan persoalan pada porsinya.

Dengan tidak membuat gaduh dengan informasi yang tidak benar yang disebarkan oleh pihak-pihak lain yang mengatasnamakan penyelenggara dan para pihak berkompeten lainnya, tuturnya. (Surya)

Comments
Loading...