Ketua Komite III DPD RI : Formula Baku Penetapan Upah Hilangkan Peran Pekerja

MENARAnews, Banda Aceh (Aceh) – Perjuangan pekerja di Indonesia untuk menuntut upah layak seolah tak pernah berhenti sehingga tergambar pula bahwa upah yang diberikan pengusaha tidak pernah layak. Pro dan kontra pun muncul terkait tuntutan pekerja. Pihak yang kontra menganggap kenaikan upah yang selalu didengungkan pekerja tidak dapat dibenarkan dengan  alasan utama adalah rendahnya produktivitas pekerja di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua komite III DPD RI, Hardi Selamat Hood, dalam rapat penyusunan RUU Pengupahan dengan pemerintah Aceh di ruang Potensi Daerah Setda Aceh, Banda Aceh, Selasa (25/4)

“Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, produktivitas pekerja Indonesia pada tahun 2015 hanya sekitar 21.9 dolar AS. Posisi ini masih berada di bawah Malaysia dan Thailand, di atas Filipina dan Vietnam. Atas dasar ini tuntutan menaikkan upah menjadi tidak revelan”, ucapnya.

Menurutnya, pihak yang pro terhadap perjuangan pekerja menganggap sistem yang ada saat ini sangat eksploitatif. Hasil kerja pekerja hanya dinikmati oleh pemilik modal saja.

“Argumentasi perihal rendahnya produktivitas pekerja sesungguhnya hanyalah alasan bagi pembenaran upah murah, untuk menganalisa produktivitas pekerja dapat dilihat dari output sektor Industri, sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Perdagangan, ekspor non migas Indonesia meningkat 9 persen sehingga menyebabkan neraca perdangan Indonesia pada tahun 2016 surplus,” tambanya.

Dikatakannya kebijakan pemerintah terkait pengupahan dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebagai amanat dari UU No. 13/2003. Pada pokoknya PP No. 78/2015 menetapkan kebijakan upah minimum dengan sistem formula baku yang didasarkan pada besaran yang terukur.

“Namun PP 78/2015 dalam implementasinya telah menimbulkan perdebatan yang bermuara pada adanya formula baku penetapan upah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ini nyata-nyata menghilangkan peran pekerja, ” paparnya.

Menurutnya secara ideal, aturan pengupahan telah disusun yang bertujuan untuk memenuhi harapan pekerja untuk memenuhi hidup layak dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Namun kenyataannya masih ada berbagai kelemahan dan kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

“Peraturan yang telah ada belum mampu menciptakan iklim yang kondusif dan seimbang antar stakeholders [pekerja, pemberi kerja dan pemerintah). Demikian pula fakta di beberapa Daerah, belum ada tindak pengawasan khusus upah tenaga kerja asing, peraturan yang ada belum mampu menjawab tantangan kemajuan teknologi digital yaitu upah khusus pekerja online/daring”, tegasnya.

Karena hal ini, Komite III DPD Rl untuk melakukan kunjungan Kerja ke Provinsi Aceh dalam rangka penyusunan RUU tentang Sistem Pengupahan dengan membahas :

1). Permasalahan pokok berkaitan pengupahan yang dihadapi berbagai stakeholders meliputi tenaga kerja, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha di Provinsi Aceh.
2). lmpiementasi regulasi berkaitan dengan pengupahan, kendala, sanksi yang dihadapi.
3). Pola relasi antara pekerja, pemberi kerja dan Pemerintah Daerah.
4). Pandangan terhadap UU ketenagakerjaan dan PP nomor 78 tahun 2015.

Comments
Loading...