Kesbangpol Kalteng Segera Tinjau Kesiapan Anggaran Pilkada 2018

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 11 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada mulai tahun 2017 sudah harus menyiapkan persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan tahapan pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan kesiapan anggaran.

Berkenaan dengan hal tersebut, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalteng Berlin Sawal kepada menaranews.com menyampaikan, sampai dengan akhir September 2017 ini, 11 Daerah tersebut sudah menyediakan dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Kesbangpol mulai sekarang sudah memprogramkan melalui kegiatan evaluasi dan monitoring terhadap daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada, mengingat pencairan anggaran tidak bisa sekaligus dalam satu atau dua bulan,” jelas Berlin Sawal, Rabu (19/04) di Ruang Kerjanya.

Ia menyampaikan, untuk saat ini ada tiga Kabupaten yang sudah menandatangai NPHD terkait pelaksanaan Pilkada yakni Kabupaten Kapuas, Katingan dan Kabupaten Seruyan yang kisaran anggaranya Rp.19 Miliar sampai Rp.20 Miliar.

Meski masih ada waktu yang ditentukan, NPHD harus sudah ditandatangai pada bulan September 2017 nanti. Kendati demikian Berlin berharap, mulai sekarang sudah dipersiapkan. jangan sampai Kabupaten/Kota tidak mempersiapkan anggaran pelaksanaan Pilkada sehingga rawan akan penundaan pelaksanaan Pilkada menjadi tahun 2021.

“Seperti Kabupaten Gunung Mas kabarnya sudah mempersiapkan anggaran Rp.20 Miliar. Kedepan kita akan turun ke Kabupaten/Kota untuk melihat kesiapan anggarannya,” jelasnya menambahkan.

Tak kalah penting yang harus menjadi perhatian, Disdukcapil dengan KPU di masing-masing Kabupaten/Kota untuk segera memperbaharui kembali data pemilih tetap. Karena tidak menutup kemungkinan data pemilih Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2015 lalu mengalami perubahan.

“Hal itu tergantung dari Disdukcapil bekerjasama dengan KPU untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi perkembangan yang ada. Mungkin saja tahun kemarin tidak bisa memilih, tahun ini bisa memilih sehingga proses demokrasi berjalan dengan baik,” tutupnya.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...