Kerusakan Lingkungan, Sumatera Utara di Ambang Bencana

MENARAnews, Medan (Sumut) – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Medan terus mendesak pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan  agraria (konflik agraria) dan menindak tegas perusahaan perusak lingkungan yang ada di Sumatera Utara.

Valentino panjaitan selaku Ketua Cabang GMKI Medan beranggapan konflik agraria yang terjdi di beberapa wilayah di sumut harus menjadi perhatian pemerintah, menurut valen yang menjadi masalah agraria disumut saat ini adalah tentang kedaulatan pangan, redistribusi tanah, dan pengakuan akan tanah ulayat (tanah adat).

“Redistribusi tanah kepada masyarakat itu sangat penting, agar tidak ada lagi ketimpangan dalam kepemilikan tanah antara masyarakat dan penguasa. Yang terjadi saat ini kan lahan dikuasai penguasa” ujar Valentino saat dialog di Sekretariat GMKI Cab Medan, Jl. Iskandar Muda No 107A, Rabu (19/4/2017).

Selanjutnya Valentino menyayangkan setiap Perda-perda (Peraturan Daerah) tentang perlindungan tanah belum dijalankan, yang terjadi adalah semua tanah diambil oleh negara dan negara menjualnya ke swasta (investasi) yang menimbulkan konflik horinzontal hingga muncul tindakan represif kepada masyarakat dengan menggunakan aparat.

Valentino juga melihat beberapa waktu terakhir wilayah sumatera utara terus mengalami berbagai bencana alam, mulai dari gempa bumi, angin puting beliung, longsor dan banjir bandang.

“Saat ini sumut sering dilanda banjir bandang,seperti di Bakkara, Padang Sidimpuan, Langkat, hingga Aceh tenggara, seharusnya kita tahu bahwa banjir ini disebabkan oleh rusaknya ekosistem hutan, yang menjadi penyebabnya ya para pengrusak hutan itu. Sederhananya ketika hujan datang tidak ada lagi penahan air atau daerah tangkapan air berkurang, sehingga daerah-daerah yang tidak terprediksi pun bisa terjadi banjir bandang” tuturnya

GMKI Medan menganggap pemerintah tidak serius dalam Penanganan perusak lingkungan, dan seakan membiarkan perusahaan perusak lingkungan seperti PT TPL (Toba Pulp Lestari), Alegrindo, PT DGS (Duma Gorga Sari), Aquafarm dan lainnya tetap beroperasi diwilayah khususnya danau toba.

Tak hanya itu dalam menyikapi persoalan tersebut Valentino bersama GMKI Medan akan terus melakukan advokasi kepada masyarakat dan meminta pemerintah menutup dan mancabut izin perusahaan pengrusak lingkungan diwilayah Sumatera Utara

“Bulan lalu GMKI sudah melakukan dialog publik bersama Bakumsu, AMAN Tano batak, Akademisi dan beberapa kelompok penggiat lingkungan. Dan dalam waktu dekat GMKI berencana akan duduk bersama kembali dengan organisasi penggiat lingkungan lainnya untuk melaksanakan gerakan massa turun kejalan pada juni nanti habis pasca panen karena tidak ingin mengganggu kegiatan masyarakat.” tutup Valen. (Pik)

Comments
Loading...