Kecamatan Diminta Jalankan Program Sertifikat Prona

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Alfian Batnakanti  mengimbau pihak kecamatan hingga kelurahan yang ada diwilayah setempat, untuk dapat  mengoptimalkan pelaksanaan  program agrarian yakni sertifikat  tanah atau lahan melalui Prona (program nasional). Pasalnya, sertifikat melalui prona tersebut, belum maksimal dimanfaatkan oleh perangkat pemerintah di tingkat  bawah.

“Ini program dari agraria secara nasional, akan disayangkan bila tidak secara maksimal dimanfaatkan maupun dilaksanakan. Terlebih bagi masyarakat di Kota Palangka Raya, sangat membutuhkan akan sertifikat tanah. Melaui sertifikat prona maka tentu akan lebih mempermudah masyarakat untuk mendapatkan penerbitan sertifikat,” ujarnya, Rabu (05/04).

Dijelaskan Alfian, untuk Kota Palangka Raya itu sendiri  program agraria dari  prona tersebut, telah dilaksanakan  di Kecamatan Bukit Batu  dengan memberikan  sebanyak 100 persil  dari 1000 persil jatah yang disiapkan kepada masyarakat. Lalu di Kecamatan Sebangau diberi jatah 2000 persil, dimana telah dilaksanakan  diseluruh kelurahan, hanya saja capaian pemberian persil  belum diketahui secara persis.

“Nah, untuk Kecamatan Jekan Raya, Pahandut dan Kecamatan Rakumpit, tampaknya  kegiatan prona belum terdengar atau  belum dilakukan sama sekali,” bebernya.

Padahal, lanjut Alfian, kegiatan atau program seperti ini perlu didukung, sebab memiliki tujuan langsung  dan bermanfaat untuk masyarakat. Karenanya, pihak kecamatan maupun kelurahan harus memanfaatkan dengan baik program  nasional itu.

“Pihak DPRD Kota Palangka Raya menjadikan permasalahan pemanfaatan prona, menjadi bagian rekomendasi  dari Panitia khusus (Pansus) DPRD kota, yang  telah disampaikan  kepada Pemerintah Kota Palangka Raya pada saat rapat paripurna ke-4 masa sidang I tahun sidang 2017,” ungkapnya.

Bisa jadi lanjut Alfian, kendala belum maksimalnya  pelaksanaan sertifikat prona di Kota Palangka Raya,  lebih dikarenakan  kurangnya koordinasi antara pihak kecamatan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)  setempat.

“Ini penting untuk dilakukan koordinasi. Sebut  saja  misalkan terbentur dengan  tenaga juru ukur tanah di BPN, maka kesepahaman  harus dilakukan sepanjang tidak ada yang dirugikan,” cetus dia.

Sejatinya  tambah Alfian,  dalam sertifikat prona, maka biaya kepengurusan sertifikat prona  telah disubsidi pemerintah pusat per bidang tanah.

“Masyarakat hanya sebatas dibebani membeli patok, meterai, formulir,  termasuk  biaya pengukuran  maupun pajak. Jadi menurut hemat kami, sayang saja bila program yang difasilitasi pusat  ini, menjadi terlewatkan,” tutupnya.(AF)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...