Karyawan PT Mulya Garmindo: Perusahaan Telah Menunggak Pajak Sejak Tahun 2008

MENARAnews, Semarang (Jateng) – Ratusan pekerja PT Mulya Garmindo menyampaikan aspirasinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang terkait permasalahan yang ada di perusahaan, Selasa (04/04/2017) siang.

Mereka mengadu ke anggota dewan mengenai nasib karyawan perusahaan yang berjumlah sekitar 250 orang, setelah dikeluarkannya surat keterangan yang menyatakan bahwa perusahaan telah bangkrut. Selain itu, pimpinan perusahaan telah melarikan diri ke Hongkong dan meninggalkan hutang pajak yang terhitung sejak tahun 2008 silam.

“Kami datang untuk menanyakan bagaimana nasib para pekerja, karena berdasarkan informasi dari HRD, pemimpin perusahaan kembali ke negaranya. Disamping itu, perusahaan telah menunggak pajak dari tahun 2008 hingga 2017,” ujar Kisno, Ketua Federasi Serikat Pekerja Reformasi.

Menurut Kisno, tidak ada tanda-tanda perusahaan akan bangkrut, karena upah para pekerja masih lancar hingga bulan lalu.

“Memang tidak ada tanda-tanda akan bangkrut, tetapi ada indikasi penyimpangan terhadap aturan hukum yang dilakukan oleh perusahaan. Hak cuti untuk karyawan termasuk cuti hamil tidak diberikan,” tegasnya.

Sementara itu, menurut Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Aulia Hakim, para pekerja berharap adanya solusi terbaik untuk permasalahan ini.

“Harapan kami karyawan tetep bisa bekerja kembali, apakah itu dengan adanya pemodal lain yang mengambil alih atau bagaimana. Maka dari itu kami mengadu ke pemerintah, untuk mendapatkan solusi terbaik,” ucapnya.

Aulia Hakim juga mengatakan bahwa perusahaan telah melakukan pelanggaran hukum, karena telah menunggak pajak hampir 10 tahun.

“Kami juga berharap agar pemerintah dapat lebih tegas lagi terhadap tenaga kerja maupun investor asing. Jika mereka tidak mau taat terhadap aturan hukum yang ada, maka lebih baik mereka tidak disini,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan pekerja diterima oleh Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di ruang rapat gedung DPRD Kota Semarang.

“Hari ini kita kedatangan tamu dari para pekerja PT Mulya Garmindo, untuk mengadu ke kami terkait dengan adanya pesangon dan permasalahan ketenagakerjaan asing. Kami berusaha menjembatani para pekerja yang dirugikan tersebut, untuk menemukan solusinya,” paparnya.

Di sisi lain, Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Kota Semarang Budi Astuti yang juga hadir dalam pertemuan, mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengundang pihak-pihak terkait dalam mediasi.

“Selanjutnya para pekerja agar segera membuat laporan tertulis, sehingga menjadi dasar kami untuk melakukan mediasi,” jelasnya. (da)

Editor: N. Arditya

Comments
Loading...