Jika Hal Ini Tidak Terpenuhi, Pilkada 2018 Kabupaten atau Kota Bakal Ditunda

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 yang dilakukan dan dilaksanakan secara serentak di 17 Provinsi di Indonesia. Khusus wilayah Provinsi Kalimantan Tengah di 10 Kabupaten dan 1 Kota, ada beberapa Kabupaten yang sudah mempersiapkan mengenai anggaran pelaksanaan kegiatan Pilkada.

Dua Kabupaten yang dimaksudkan yakni Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Seruyan. Yang mana Pemeritah Daerah di masing-masing Kabupaten beberapa hari lalu, sudah siap menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisioner KPU Provinsi Kalteng. H. Ahmad Syar’i ketika diwawancarai menaranews.com, Selasa (04/04) di Palangka Raya, untuk Kabupaten lainya saat ini masih sedang dalam proses.

“Batas waktu penandatangan NPHD yang disertai dengan nilai anggaran, hanya sampai 1 September 2017 nanti. Jika sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan belum dilakukan, kabupaten yang belum penandatangan NPHD pelaksanaan Pilkada Serentak di tahun 2018 akan ditunda,” jelas Syar’i.

Untuk besaran anggaran di dua Kabupaten yang sudah siap menandatangai NPHD, jumlah kisaran besaran anggaranya belum diketahui persis berapa.

“Saya tidak tau persis berapa anggaranya, tapi biasanya salah satu indikatornya adalah dilihat dari jumlah pemilihnya. Tapi rata-rata berada pada kisaran 20 an Miliar.” paparnya kembali.

Disampaikanya lebih dalam, mengenai alasan beberapa Kabupaten/Kota yang belum melakukan penandatangan NPHD, idealnya anggaran jika dianggarkan di tahun 2017 umumnya akan masuk di anggaran APBD Kabupaten/Kota tahun ini, tapi ada juga anggaran di tahun 2018.

Dia menginformasikan, pelaksana kegiatan Pelaksanana Pilkada serentak tahun 2018 lanjut Syar’i menambahkan, diperkirakan akan dilaksanakan pada kisaran bulan September atau Oktober 2018 nanti.

Disisi lain, Sekretaris KPU Kalteng Rigumi ketika itu menyampaikan, ketentuan KPU untuk melakukan penundaan Pilkada 2018 kepada Kabupaten/Kota yang belum melakukan penandatanganan NPHD sampai dengan awal September 2017 nanti tertuang dalam PKPU No.3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada.

“Anggaran minimal sudah tersedia sebelum ada pembentukan Badan Ad Hoc kaya PPK, PPS dan lain-lain. Bagaimana mereka membentuk itu kalau tidak ada anggaranya?” jelas Rigumi.

Oleh sebab itu, KPU bisa saja menunda pelaksanaan Pilkada di Kabupaten/Kota bersangkutan sampai adanya kesiapan anggaran. Artinya lagi dengan sendirinya Kabupaten/Kota yang belum bisa mempersiapakan anggaran tersebut dianggap belum mampu melaksanakan Pilkada Serentak 2018 nanti.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...