Ini 16 Rekomendasi DPRD Jadi PR Baru Pemko Palangka Raya

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Setidaknya 16 poin penting yang menjadi rekomendasi dari Panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Palangka Raya  atas pembahasan terhadap laporan keterangan pertangunggjawaban (LKPJ) Wali Kota Palangka Raya tahun 2016. Dari 16 butir point tersebut, didominasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hj. Mukarramah, mengungkapkan bahwa dalam rekomendasi urusan pemerintahan daerah menyebutkan sejumlah permasalahan yang secepatnya dilakukan perbaikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya.

Antara lain, pada Sekretraiat Daerah yakni berkenaan dengan belum adanya Sekda Kota yang defenitif, belum menindaklanjuti pemekaran kelurahan di dua kecamatan serta belum berjalannya tim sengketa lahan. Rekomendasi berikutnya kepada badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang berkenaan dengan belum dikeluarkannya SK tenaga kontra. Lalu untuk Satuan Polisi Pamong Praja adalah berkenaan dengan belum optimalnya penanganan pedagang kreatif lapangan (PKL) maupun penanganan gelandangan dan pengemis yang masih  berkeliaran.

Kemudian selanjutnya untuk Dinas kependudukan dan Catatan Sipil yaitu berkenaan dengan belum maksimalnya pendataan penduduk. Lalu badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkenaan dengan pengadaan tanah yang berkenaan dengan pembangunan kantor baru. Selanjutnya untuk pemerintahan tingkat kecamatan, seperti Kecamatan Bukit Baru yang belum sepenuhnya mendukung program agraria (prona), padahal program prona harus didukung di setiap kecamatan.

Poin penting rekomendasi lainnya ditujukan pula kepada Badan penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Teknologi di mana belum memaksimalkan penyerapan anggaran belanja langsung yang hingga saat ini hanya mencapai 76%.

Selanjutnya Dinas Cipta Karya tata Ruang dan Perumahan berkenaan dengan  belum optimalnya penambahan fasilitas area taman, seperti parkir maupun lampu-lampu penerangan. Lalu untuk Bappeda diminta untuk segera  membentuk forum tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL).

Sementara untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkenaan dengan perlunya peningkatan belanja langsung (BL), karena pada tahun 2016 yang lalu hanya berkisar Rp22,3 Milyar. Selain itu dituntut pula untuk peningkatan anggaran belanja rutin.

“Selain minimnya anggaran untuk belanja langsung, juga minimnya bantuan rutin sekolah dan biaya peningkatan kapasitas guru. Bahkan yang lebih menyedihkan untuk tahun anggaran 2017, tidak teranggarkan bantuan rutin sekolah dan biaya untuk peningkatan kapasitas guru. Selain itu perlu diperhatikan pula keberadaan dan keberlangsungan guru-guru daerah terpencil,” terang Mukarramah.

Selain itu lanjut Mukarramah, rekomendasi juga ditujukan bagi badan Penaggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, yang mana pada badan tersebut belum maksimal melakukan perencanaan pembangunan, khususnya dalam penetapan pagu anggaran yang disesuaikan dengan pendapatan daerah maupun dari dana perimbangan maupun PAD.

Selanjutnya yang terakhir adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,  dimana belum mampu mencapai target PAD dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, berupa gedung olah seni.

“Ini karena fasilitas yang terbatas dan minimnya promosi. Karenanya ke depan perlu penambahan gedung olah seni yang ada,” sebut Mukarramah.

Lebih lanjut disampaikan selain ke 16 rekomendasi tersebut, Pemko Palangka Raya juga diminta agar rekomendasi dari hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalimantan Tengah dan rekomendasi dari hasil evaluasi beberapa buah  peraturan daerah (Perda) yang disampaikan oleh Badan  Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD kota dapat segera ditindaklanjuti.(AF)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...