Gubernur Kalteng Nilai Peralihan dan Pelantikan Jabatan Sudah Sesuai Aturan

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Berkaitan adanya sejumlah tudingan ke Pemerintah Provinsi Kalteng mengenai persoalan non job nya sejumlah pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng yang dinilai tidak prosedur, ditanggapi Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.

Sugianto ketika diwawancarai media menyampaikan, pelaksanaan dan pelantikan pejabat ASN sudah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-udangan yang berlaku. Termasuk menyampaikan laporan perihal pelantikan dan peralihan tersebut ke Menteri Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pusat.

“Dulu kan pernah terjadi, Pengalaman saya melantik sebelumnya bahwa itu melanggar aturan dan Undang-Udang yang berlaku. Belajar dari pengalaman itu, tentu tidak ingin terjadi. Nah menurut ini sudah mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku,” ujar Sugianto, Kamis (13/04) lalu.

Hasil dari penilaian dari Panitia Seleksi (Pansel) Pejabat kemarin lanjutnya lagi, tentu sudah memiliki nilai masing-masing. Dia mencontohkan Kepala Inspektorat Provinsi Kalteng yang menjabat sebelumnya tidak pernah menyentuh nilai terbaik yang mencapai 80, dan nilainya hanya 79.

Dicontohkannya kembali dengan Yuren S Bahat yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bappeda memperoleh nilai 92, dan menggantikan pejabat sebelumnya Herson B. aden.

Bahkan dirinya merasa selama kepemimpinannya kurang dari satu tahun berjalan sekarang ini, selalu menginventarisir setiap permasalahan yang ada.

“Inspektorat ini saya anggap penting untuk menjaga anggaran, kalau saya ganti berarti kurang sukses, kalau saya pertahankan, berarti dia sukses. Pergantian tentu ada yang merasa senang dan tidak senang,” jelasnya menambahkan.

Jika beberapa pihak menilai, Gubernur Kalteng sudah melanggar aturan, kata Sugianto menambahkan, pihaknya mempersilahkan kepada orang-orang yang merasa dirugikan untuk mempertanyakan ke KASN atau ke Menteri Dalam Negeri.

“Ke depan kita berharap tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian, alangkah baiknya lagi kalau dalam WTP yang diperoleh nantinya tidak ada temuan-temuan. Seperti Perusahaan Daerah (Prusda) kita perbaikin biar lebih mantap,” tambahnya.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...