GMKI Medan Gelar Dialog Publik Gelakat Perusak Lingkungan Danau Toba

MENARAnews, Medan (Sumut) – Dialog yang digelar oleh GMKI Cabang Medan pada Sabtu (8 /4 /2017) mengundang antusiasme masyarakat dan mahasiswa di sumatera utara.

Dialog yang bertemakan “Gelagat Perusak Lingkungan Kawasan danau toba” itu dihadiri oleh beberapa organisasi kedaerahan (HIMABATOBA, IMMAS, Pemuda Humbang dll), civitas GMKI Medan dan kelompok kelompok diskusi.

Permasalahan di kawasan danau toba tidak henti-hentinya.  Besarnya potensi Danau toba mengundang investor asing untuk melakukan aktivitas bisnis dikawasan danau toba. Dimana aktivitas ini menimbulkan dampak kerusaka lingkungan dikawasan danau toba.

Menurut Dr. Ir Erika Pardede, M.App.Sc (Dosen UHN Medan) membludaknya polusi di Danau Toba disebabkan oleh penebangan hutan secara masif, limbah domestik (aktivitas perusahaan PT TPL, Alegrindo, Aquafarm dll) , sedimentasi, tumpahan minyak kapal, kerambah, dan erosi tanah. Terdapat 16.000 keramba (keramba jaring apung) milik warga setempat dan pengusaha, meskipun kapasitas maksimum 6.000 kandang membuat kelestarian alam kawasan danau toba menjadi hilangnya keanekaragaman hayati.

” Ekosistem Danau Toba disebut sebagai Home to Batak tribe artinya Danau Toba sebagai rumah suku Batak (Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Pakpak, Batak Karo, Batak Angkola, dan Batak Mandailing) yang perlu dijaga, dilestarikan, dan dibersihkan dari pengerusakan ekosistem. Jika Danau Toba dirusak, artinya secara langsung perusahaan-perusahaan tersebut merusak rumah kita” ujarnya saat dialog di Sekretariat GMKI Cab. Medan, jl Iskandar Muda No. 107A,Medan,  Sabtu (8/4/2017)

Selanjutnya menurut Aktivis Badan bantuan hukum masyarakat sumatera utara (BAKUMSU)  Juni Aritonang mengatakan realitas masalah pertanahan sangat rentan terjadi dikawasan danau toba, pengaruh yang kuat perusahaan dalam mendominasi masyarakat membuat terjadi alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi non-pertanian

“Saat ini konflik atas tanah semakin tinggi baik horizontal dan vertical, Konflik atas tanah adat/hak ulayat (masyarakat adat Pandumaan dan Sipituhuta, Matio, Op.Bolus, Op Ronggur di Taput dlsb) semakin meningkat, Konflik karena tanah timbul (tanah yang muncul karena danau surut), Ada kelompok masyarakat local yang membutuhkan dana, terjebak pada menjual tanah tanpa mengkhawatirkan masa-masa berikutnya, Tanah adat mengalami transformasi menjadi tanah pribadi Privatisasi common property (sumber daya milik bersama).” ujar Juni

Juni menambahkan Peran Mahasiswa sangat perlu dan harus jelas, dengan melakukan perlawanan perusahaan perusak KDT (Kawasan danau toba). Harus melakukan study penelitian, dan melakukan pengadvokasi terhadap hak masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Roganda Simanjuntak salah satu Aktivis masyarakat adat (AMAN TANO BATAK)  mengatakan Potret tanah/hutan adat yang sebelumnya dikuasai oleh komunal kini telah berubah dikuasai swasta/perusahaan dengan mengantongi ijin dari pemerintah. Hutan yang dipelihara sebelumnya menggunakan kearifan lokal kini berubah menjadi perusakan besar-besaran tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan

” Kesimpulannya upaya yang dilakukan pemerintah berorientasi pembangunan fisik, atau semen. Bukan masyarakat dilibatkan untuk mengembangan Danau Toba. Seolah masyarakat diajari untuk menanam pohon, pemerintah tidak tahu akar masalahnya, seharusnya perusahaan perusak itu lah yang ditutup, bukan mengajari masyarakat untuk menanam pohon di tempat sendiri.” tegas nya

Ganda juga menambahkan pentingnya pengakuan terhadap masyarakat adat dan Jika pemerintah serius untuk usaha pembangunan KDT, seharusnya secara hukum pemerintah harus mengambil kebijakan hukum untuk menutup TPL.

” Luhut Binsar Panjaitan (Menteri koordinator kemaritiman ) tersebut pernah mecanangkan tutup TPL, dan memindah TPL namun pernyataan itu tidak pernah didengungkan lagi. Tidak ada konsistensi pemerintah untuk penyelamatan danau toba.”tutup nya. (Pik)

Comments
Loading...