Gaji Guru tidak dibayar, Pemda Malah Minta Dibayar

MENARAnews, Medan (Sumut) – Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Simalungun (FGHS) yang mendapat dukungan dari Forum Guru siantar, LKP2 dan Pos perjuagan Rakyat (Pospera) Simalungun menggelar unjuk rasa menuntut penetapan status PNS terhadap Guru honorer atau guru PTT yang ada disimalungun, didepan Gedung DPRD Sumatera utara, Jl Imam Bonjol, Medan, Rabu (26/4/2017)

Menurut Benny Purba selaku sekretaris FGHS mengatakan bahwa pada tahun 2013 ada perekrutan tenaga guru oleh pemerintah Kabupaten Simalungun dengan posisi Pegawai Tidak Tetap (PTT) . guru yang dijanjikan akan diangkat sebagai Guru tetap (PNS) dimintai uang oleh pemerintah sebesar 15-20 juta per orang dalam hal pengurusan SK.

“Selama menjadi Guru honorer kami dimintai beberapa juta sampai ada yang jual tanah pak, dan logikanya kalau kami bayar pasti itu lagi yang jadi gaji kami, padahal pemerintah sudah menggarkan 8,3 M untuk tahun anggaran 2016 kenapa kami diberentikan ditengah jalan, kemana semua dana itu? Dan kami diberhentikan (pemecatan) bukan dengan SK namun dengan surat edaran yang tidak diterima secara pribadi, itukan tidak sah, setelah dipecat kami juga tidak diberi pesangon.” tegas Benny saat berdiskusi diruang rapat Komisi E DPRD Sumut

Benny menambahkan FGHS sudah bekerja sama dengan Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara dan memperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun termasuk Dinas Pendidikan telah melakukan maladministrasi.

Menanggapi aspirasi dari guru-guru tersebut, Anggota DPRD Komisi E Propinsi Sumatera Utara, Zulfikar mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Kab. Simalungun dalam hal pengutipan uang untuk pengurusan SK dinilai merupakan tindak pidana pungli

“Saya  sarankan jika ada bukti bukti kongkrit yang sudah dikumpulan maka laporkan saja, kan ada lembaga saber pungli, kasian juga mereka disuruh bayar (sesuai penjelasan)  tapi mereka ga dapat hak nya, ini kendalanya, dan seharusnya DPRD Kab. Simalungun harus lebih peduli dalam menaggapi aspirasi mereka, ini ka permasalahan internal kabupaten. Harus nya itu ditindak” ujar Zulfikar

Mengenai pemberhentian kerja  sepihak oleh pemerintah daerah dan dinas pendidikan tampa ada SK merupakan kesalahan pemerintah kab, simalungun. Zulfikar menambahkan akan berkoordinasi dan memanggil Dinas Pendidikan Kab Simalungun bersama dengan forum guru dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk waktu dekat.

“Kita akan cari jalan keluar nya. Yang menjadi masalahnya kan tentang pungli dan prosedur rekruitmen (maladministrasi) , Kita komitmen mengkomodir kebutuhan bapak ibu dan dapat diselesaikan” tutup nya. (Pik)

Comments
Loading...