MENARAnews, Medan (Sumut) – Ratusan guru-guru honorer Simalungun, DPD POSPERA SUMUT dan DPC POSPERA Simalungun melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera utara, Jl. Imam Bonjol, Medan, Rabu (26/4/2017).
Dalam unjuk rasa ini Gabungan guru menuntut hak guru honorer atas gaji mereka selama 6 bulan serta meminta kejelasan status guru honorer untuk diangkat menjadi guru tetap (PNS)
Nina Karmila Damanik salah satu guru yang mengajar disalah satu sekolah di Kabupaten Simalungun dengan wajah lemas mengakui bahwa tindakan sewenang-wenang yang diterimanya dari Pemerintah Daerah Kab, Simalungun yang dianggap sudah melanggar hak-hak guru-guru yang ada disimalungun.
“Kami diperlakukan sewenang-wenang, bukannya diangkat sebagai PNS tapi kami malah disuruh bayar sebesar 15 juta agar nantinya bisa diangkat jadi PNS, sedangkan kami hanya digaji 1 juta perbulan dan dari bulan juli 2016 kami sama sekali tida digaji pak” ujarnya sambil menangis
Nina juga menambahkan guru guru honorer yang dijanjikan diangkat sebagai Guru tetap juga dimintai uang sebesar Rp. 5 juta sebagai bentuk uang pulsa oleh dinas pendidikan Kab, Simalungun dalam pengurusan SK.
Senada dengan itu, Ganda Armando Silalahi Ketua Forum Guru Honorer Simalungun (FGHS) mengatakan, sebelumnya pada tahun 2013 guru honorer atau PTT diiming-imingi akan diangkat jadi PNS, sedangkan guru guru rela membayar 15 hingga 20 juta. Padahal hal itu tidak ada realisasinya menyayangkan sikap dari Bupati dan Pemerintah daerah simalungun yang tidak melaksanakan amanah uu no 14 tahun 2005 pasal 39 dalam menjamin kehidupan guru.
“seharusnya melindungi, ini terkesan membiarkan kesewenang-wenang itu, kami guru hanya ingin status nya jelas sebagai PNS, kami sudah lama jadi Guru honorer seharus nya lebih diperhatikan dan diangkat jadi Guru tetap. Pada bulan juli 2016 ada surat pemberitahuan dari dinas pendidikan untuk kami diminta tidak mengajar lagi dengan alasan biaya APBD tidak cukup untuk pembiayaan gaji guru honorer, jadi untuk apa kami diangkat tapi tidak digaji, dan kami malah di intimidasi dengan mengeluarkan SK pemecatan tanpa sebab.
Ganda yang juga didampingi sekretaris nya Benny Purba ingin menuntut JR, Saragih sebagai Pimpinan pemerintah daerah Simalungun agar menyelasaikan permasalahan status guru tersebut.
“Yang kami sayangkan adalah kami sudah bekerja lama sebagai guru, kami hanya meminta hak kami, gaji yang belum dibayar 6 bulan dari juni hingga desember 2016, kami juga ingin mempertayakan status kami, ini malah dimintai uang yang katanya untuk pengurusan SK . ” Ujar Benny
Saat unjuk rasa berlangsung puluhan pengunjuk rasa yang geram memaksa masuk kedalam gedung untuk berdialog dengan Komisi E DPRD Sumut dan membuat arus lalu lintas didepan gedung DPRD tersendat. (Pik)