Dua Perusahaan Sawit Dongkrak PAD Mukomuko

Dari 12 Perusahaan CPO di Kabupaten Mukomuko

MENARAnews, Kab. Mukomuko (Bengkulu) – Dari 12 perusahan pengolah crude palm oil (CPO) di Kabupaten Mukomuko, hanya dua perusahaan yang ikut mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pendapatan I Badan Keuangan Daerah (BKD) Mukomuko, Ferdiantoni, SE, kepada awak media diruangannya, Senin (03/04/2017).

“Ada dua perusahaan CPO yang sudah kita pungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yaitu PT. DDP di Lubuk Bento dan PT. MIL,” ujarnya.

Ia menyampaikan, dari kedua perusahaan tersebut pertahunnya daerah memungut pajak PBB sejumlah Rp. 70 juta yaitu Rp. 50 juta dari DDP dan Rp. 20 juta dari MIL.

Ia mengatakan, PBB dari kedua perusahaan tersebut berasal dari status Hak Guna Bangunan (HGB) pabrik dan perumahan karyawan.

Sementara untuk perusahaan yang lokasi pabrik dan perumahan karyawannya berada di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) maka penarikan PBB dikelola pusat melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

“Dua perusahaan itu kita tarik PBB-nya karena statusnya HGB dan itu kewenangan daerah, kalau bangunannya di lahan HGU itu kewenangan pusat,” jelasnya.

Ia menjelaskan, alasan objek PBB belum dilakukan keseluruh perusahaan CPO yang ada, yaitu dikarenakan belum dilakukannya penilaian ke beberapa perusahaan terkait nilai PBB yang akan dipungut. Selain beberapa diantaranya, berada di atas lahan HGU seperti PT. Agro Muko dan PT. DDP Ipuh.

Terkait penilaian tersebut, tambahnya, tidak dapat dilakukan secara sertamerta melainkan harus dilakukan pihak yang telah memiliki sertifikasi penilai PBB.

“Tahun 2013 lalu, PBB Pedesaan dan Perkotaan sudah menjadi kewenangan daerah, untuk DDP Lubuk Bento dan MIL sudah dinilai oleh KPP Pratama Argamakmur jadi kita tinggal melanjutkan saja, sementara yang lainnya terkendala belum adanya dari kita yang memiliki sertifikasi penilai,” tuturnya.

Untuk itu, pada tahun ini direncanakan akan dilakukan sertifikasi penilai terhadap beberapa petugas BKD yang ditargetkan pada 2018 mendatang seluruh perusahaan CPO yang ada sudah memberikan kontribusi ke PAD.

Selain itu, proses penilaian objek PBB juga dapat dilakukan dengan melibatkan pihak luar yaitu Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

“Target kita 2018 seluruh pabrik CPO di Mukomuko sudah membayarkan PBB sehingga mendongkrak PAD tentunya,” tutupnya. (AL)

Comments
Loading...