Dua Kecamatan di Kabupaten Kapuas Ini Bakal Dapat Program BSPS

MENERAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Selain di Kecamatan Selat. Ternyata program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2017 juga rencananya akan direalisasikan di Kecamatan Kapuas Tengah dan Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Kalteng.

Namun bantuan stimulan perumahan swadaya di dua kecamatan ini anggarannya bersumber dari dana Loan (bantuan luar negeri), sedangkan BSPS di Kecamatan Selat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Waktu ada pertemuan di Tanggerang kita diminta mengusulkan lagi untuk dana Loan tahun 2017 ini, dan kita usulkan kemarin adalah Kecamatan Kapuas Tengah dan Kecamatan Bataguh,” kata Kabid Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) Kabupaten Kapuas Satriadi ST, MT, Minggu (9/4/2017).

Adapun jumlah rumah tidak layak huni di dua kecamatan itu yang akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah program BSPS dana Loan, sebanyak lebih kurang 350 unit rumah. “Tapi bantuan perbaikan rumah ini kira-kira keluarnya sekitar Juni 2017, karena tinggal persetujuan dari Menteri PUPR saja,” ungkapnya.

Menurut Satriadi tambahan bantuan perbaikan rumah dari dana bantuan luar negeri tersebut tahun ini di Kalteng hanya ada dua kabupaten yang mendapatkannya, yakni  Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kapuas. “Makanya dalam pertemuan di Tanggerang kemarin hanya dua kabupaten ini saja yang diundang,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan mantan Kabid Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kapuas itu, pihaknya awalnya mengusulkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni melalui program BSPS sebanyak lebih kurang 12.500 unit rumah.

“Jumlah itu sesuai dengan data rumah tidak layak huni yang telah kita sampaikan kepada Kementerian PUPR. Dan, sekarang pihak Kemen PUPR juga telah membuka akses untuk kita memasukkan data rumah tidak layak huni desa-desa yang belum mendapatkan bantuan,”  ujarnya

“Tetapi dengan catatan desa yang sudah mendapatkan bantuan BSPS tidak boleh dua kali dapat bantuan. Kemudian setiap desa juga ada minimalnya, kalau kurang dari 30 unit rumah maka tidak bisa dapat bantuan, karena kalau dibawah 30 diserahkan kepada pemerintah kabupaten saja yang menanganinya dengan dana APBD,” tambah Satriadi. (irf)

Editor : Hidayat 

Comments
Loading...