DPMPD Pandeglang Pastikan Pergantian Pjs Kades Sesuai Prosedur

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang menegaskan bahwa pengangkatan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa harus dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu telah ditegaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 46 dan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 dan 56, disebutkan bahwa Bupati/Walikota mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa sempai terpilihnya Kepala Desa yang baru. Atas dasar hal tersebut, Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) mekanisme Pjs Kepala Desa, yakni berasal dari ASN kecamatan yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Saketi.

Kepala DPMPD, Taufik Hidayat mengatakan, dalam aturan tersebut, juga dicantumkan jika Pjs Kades dipilih langsung oleh Camat, dan termasuk dalam golongan ASN.

“Kita punya Perbup (Peraturan Bupati) kaitan dengan bagaimana dan siapa yang jadi Pjs. Bahwa yang menjadi Pjs itu ASN di kecamatan yang bersangkutan,” ujar Taufik saat dikonfirmasi melalu sambungan telepon, Selasa (4/4/2017).

Pernyataan Taufik ini, sekaligus mempertegas kebijakan Camat Saketi yang sebelumnya digugat lantaran dinilai melanggar aturan ketika mengusulkan pergantian Pjs Kades ditiga desa, yakni Desa Wanagiri, Medal Sari, dan Desa Ciandur.

Taufik mengakui dalam mekanisme pergantian itu, disesuaikan dengan Perbup Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Menurut Taufik, selain menjalankan amanat Undang-Undang dan Perbup, pergantian Pjs itu juga dilatari atas penilaian kinerja Pjs sebelumnya yangg dianggap tidak optimal sehingga harus dilakukan pergantian.

“Kami memperhatikan beberapa Pjs yang terdahulu, ternyata kinerjanya ada yang kurang bagus. Sehingga bupati mengambil kebijakan jika yang harus menjadi Pjs kades adalah mereka pemegang jabatan di kecamatan,” terangnya.

Taufik menuturkan, pihaknya mengapresiasi aspirasi yang disampaikan masyarakat. Akan tetapi, masyarakat pun diminta untuk menghormati aturan yang berlaku. Apalagi, pergantian yang dilakukan semata-mata untuk menata tata Pemerintahan desa yang lebih baik. Terkait penunjukkan Pjs, mantan Inspektur Inspektorat itu kembali menegaskan bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Camat, karena pihak kecamatan pasti telah melakukan evakuasi kinerja Pjs sebelumnya. Sedangkan DPMPD, sebatas mengakomodir usulan dari kecamatan yang bersangkutan.

“Mereka (masyarakat) kalau mau menyampaikan aspirasi boleh saja, tetapi kami punya penilaian. Pimpinan punya penilaian atas kinerja. Kami juga ingin menata yang lebih baik. Kami tetap akan melakukan pergantian,” imbuh Taufik.

Adapun perihal tudingan terjadi indikasi praktik jual beli jabatan, Taufik mempersilakan agar warga membuktikan hal tersebut. Jika ditemukan, Taufik meminta agar segera dilaporkan ke DPMPD untuk diproses.

“Soal tudingan pungli jual beli jabatan, buktikan saja. Kalau memang pungli dilaporkan dan tangkap. Kalau memang ada, siapa yang melakukan, laporkan ke kami, akan kami tindak lanjuti. Laporkan saja, siapa, pakai uangnya berapa, kita tangkap,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan massa dari 3 desa di Kecamatan Saketi, yakni Desa Wanagiri, Desa Ciandur, dan Desa Medal Sari, Senin pagi mendatangi kantor Kecamatan Saketi.

Massa menolak pergantian Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa diwilayahnya lantaran menilai, pergantian Pjs dianggap tidak sesuai aturan karena usulan dilakukan sebelum masa jabatan Pjs saat ini belum berakhir. Bahkan massa juga mencium adanya praktik jual beli jabatan di instansi kecamatan. (Kr)

 

Editor: Irdan

Comments
Loading...