Diduga Terjadi Pungutan Saat Pelaksanaan UNBK 2017?

Ini Penjelasannya

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Terkait informasi mengenai adanya dugaan pungutan dari pihak sekolah kepada siswa yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputensi (UNBK) di salah satu Kabupaten di wilayah Kalimantan Tengah, sekiranya dapat menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah kedepannya agar pelaksanaan mutu pendidikan sendiri dapat berjalan dengan baik.

pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah tentu tidak dibenarkan. Informasi bermula ketika salah satu orang tua murid di salah satu Kabupaten kepada menaranews.com menyampaikan, Sekolah meminta kepada orang tua murid sebesar Rp.900.000 yang mengikuti Ujian.

“Ya saya bingung cari kemana uangya mas, memang sebelumnya ada undangan rapat Komisi tapi kita ga datang karena sibuk di rumah. Ya katanya sih buat pelaksanaan ujian, ya mau ga mau kita berusaha mencari dana itu, takut anak ga bisa ikut ujian,” jelas Ibu rumah tangga yang namanya tidak mau ditulis ketika dibincangi kemarin.

Berdasarkan informasi tersebut, PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Gazali Rahman menjelaskan, perlu dibedakan antara pungutan, sumbangan atau bantuan dari orang tua siswa.

“Jadi begini, kalau pungutan, anak baru masuk dipungut. Pemendikbud No. 75 Tahun 2017 itu ada yang namanya menetapkan Komisi Sekolah. Jadi kalau pungutan sudah jelas. Kemudian sumbangan dan bantuan, tentu guru sebelumnya sudah membuat program kerja sekolah,” jelas Gazali Rahman ketika dikonfirmasi, Selasa (11/04), di Palangka Raya.

Dana BOS yang ada tentunya pengelolaannya dilakukan secara transparan. misalnya saja, ujarnya mencontohkan BOS di salah satu sekolah tidak mampu membiayai kegiatan atau tidak teranggarkan di dana BOS karena ketersediaan anggaran yang masih belum cukup.

Dengan catatan ketika dilaksanakan rapat Komisi, jangan sekali-kali pihak guru ikut kegiatan rapat dan lain sebagainya. Serahkan semuanya ke pihak pengurus Komisi untuk menjawab kegiatan-kegiatan yang belum terakomodasi dalam anggaran BOS itu tadi.

“Batas nilai nominal tidak ada, silahkan itu Komite yang mengatur, dan sekolah tidak boleh ikut campur. Maka itu besaran uang Komite di masing-masing sekolah bervariasi. Selama ini diputarbalikkan, sekolah telah memungut,” tukasnya menambahkan.

Jika uang Komite yang ditetapkan dirasa membebankan pihak wali atau orang tua murid, Gazali memberikan masukan agar pengurus Komite sendiri melakukan subsidi silang bagi orang tua yang tidak mampu. Dalam artian tidak ada paksaan kepada orang tua murid untuk memenuhi uang Komite yang ditetapkan.

Dengan tidak adanya ikut campur dari pihak sekolah atau guru dalam rapat Komite, diharapkan kedepannya guru sendiri mampu dan murni mengelola sistem satuan pendidikan agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar, jangan dibebani pada hal-hal urusan Komite dan sebagainya.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...