Diduga Ada Praktik Jual Beli Jabatan Pjs Kades, Ratusan Warga Geruduk Kantor Kecamatan

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Ratusan massa dari 3 desa di Kecamatan Saketi mendatangi kantor kecamatan, Senin (3/4/2017). Massa yang berasal dari Desa Wanagiri, Desa Ciandur, dan Desa Medal Sari ini menolak pergantian Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa diwilayahnya. Pasalnya, selain pergantian Pjs dianggap tidak sesuai aturan, massa juga mencium adanya praktik jual beli jabatan di instansi kecamatan.

Tak tanggung-tanggung, seorang Koordinator Aksi, Nurrohman menyebutkan nilai yang dipatok oleh oknum kecamatan, berkisar Rp 20-25 juta. Angka itu ditawarkan kepada Pjs Kades yang ingin SK-nya diperpanjang.

“Penyelewengan jabatan kali ini terhadap Pjs, terjadi Pungli jual beli jabatan yang ingin memperpanjang masa jabatannya diminta sejumlah uang mulai dari Rp 20 juta. Ini adalah salah satu kejahatan dalam bentuk Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Maka kami menilai, ini merupakan kejahatan TSM,” ujarnya kesal.

Selain itu, massa pun menyoroti langkah usulan pergantian Pjs yang dilakukan oleh Camat. Alasannya, usulan pergantian itu dilakukan sebelum masa jabatan Pjs berakhir. Dimana berdasarkan aturan, masa jabatan Pjs saat ini berakhir pada akhir April. Lebih dari itu ungkap Nurrohman, usulan nama pergantian Pjs ditiga desa itu, dilakukan tanpa melalui koordinasi dengan perangkat desa.

“SK sebetulnya habis bulan April ini, tetapi pergantian ini dilakukan sebelum masa jabatan berakhir. Memang, yang menentukan Pjs dari camat, tetapi seharusnya camat koordinasi dengan perangkat desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Karang Taruna. Namun ini tidak dilibatkan, dalam artian hanya sepihak antar pegawai kecamatan,” keluh Nurrohman.

Untuk itu lanjut Nurrohman, massa menggugat agar Camat membatalkan pergantian Pjs serta menindak oknum yang terindikasi melakuka pungli jual beli jabatan. Jika tidak, massa mengancam akan menyeret kasus ini ke ranah hukum

“Kami akan menggugat. Karena berdasarkan kajian bersama masyarakat, kami akan mengurus ketingkat yang lebih tinggi hingga Komisi I DPRD Pandeglang, bahkan mengancam membawa ke ranah Polda Banten,” ancamnya.

Ketika dikonfirmasi, Camat Saketi, Tb Gesang Hanifah membantah tudingan massa perihal dugaan praktik jual beli jabatan.

“Soal pungli, siapa yang pungli? Bohong itu, tidak ada. Selama ini saya tidak tahu. Kan saya yang mengusulkan juga. Saya ke sini atas surat perintah karena pelantikan dari bupati,” kilahnya.

Dirinya juga mengklaim jika proses pengusulan Pjs untuk 3 desa sudah sesuai prosedur. Mengingat dalam Surat Edaran Bupati Pandeglang perihal
Angkeran Ke-4 Pergantian Penjabat Kepala Desa yang ditanda tangani tanggal 31 maret 2017, disebutkan bahwa desa yang saat ini dijabat oleh Pjs, harus diusulkan kembali pergantian Pjs sebelum diselenggarakan Pilkades.

“Kami hanya melaksanakan perintah dari pimpinan di atas. Ada surat yang disampaikan ke seluruh camat se-Pandeglang. Jadi seluruh Pjs di Pandeglang harus diganti, tidak hanya di Saketi. Dalam surat itu, disebutkan bahwa Pjs itu diusulkan dari pejabat struktural kecamatan,” terangnya.

Lebih dari itu, kebijakannya yang mengusulkan nama Pjs tanpa melibatkan perangkat desa, juga dianggap tidak menyalahi aturan. Karena dalam Surat Edaran tersebut, dicantumkan juga instruksi bupati yang menjelaskan bahwa Camat diperbolehkan mengusulkan nama Pjs tanpa melakukan koordinasi.

“Di dalam surat edaran itu, ada instruksi juga dari bupati bahwa usulan itu tidak perlu melakukan koordinasi, cukup camat dengan mengusulkan pejabat kecamatan. Meski ada tuntutan ini, kecamatan akan tetap mempertahankan kebijakan dari pimpinan teratas dalam arti tidak bergeming dengan adanya tuntutan warga,” tegas mantan Camat Cadasari itu. (Kr)

 

Editor: Irdan

Comments
Loading...