Dianggap Melarikan Diri, Direktur Umun PT Simoplas Markus Wihajaya Temui Perwakilan Buruh

MENARAnews.com, Semarang (Jateng) – Ribuan buruh PT Simongan Plastic Factory (Simoplas) kembali turun ke jalan untuk menagih hak-hak mereka pada hari Rabu (19/04/2017). Aksi yang digelar berupa teatrikal yang menggambarkan pengejaran terhadap Direktur Utama PT Simoplas Ir Markus Wihajaya karena diduga melarikan diri.
Mendengar kabar dirinya diduga melarikan diri, Markus Wihajaya beserta tim perundingannnya langsung mengklarifikasi dengan menemui perwakilan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (SP KEP).
Dalam kesempatan tersebut, Markus Wihajaya menyampaikan komitmennya bersama buruh untuk tetap berupaya menyelesaikan persoalan ini hingga selesai. Untuk itu, Markus Wihajaya juga menggandeng Halim sebagai calon pendonor dana ke PT Simoplas agar persoalan yang menimpa perusahaan plastik terbesar di Asia Tenggara ini dapat segera diatasi.
Sementara itu, mediasi terhadap permasalahan ini terus dilakukan. Hari ini (21/04/2017), di ruang serbaguna DPRD Kota Semarang, Komisi D DPRD Kota Semarang menggelar mediasi dengan mengundang manajemen dan perwakilan pekerja yang tergabung dalam PUK SP KEP Simoplas Group.
Namun demikian, mediasi yang telah digelar kesekian kalinya itu masih belum juga mrmbuahkan hasil, karena pihak manajemen perusahaan yang tidak hadir.
Ketua SP KEP, Ahmad Zainudin mengatakan bahwa para pekerja PT Simoplas mengapresiasi upaya DPRD Kota Semarang yang secara sigap merespon pengaduan pekerja yang telah disampaikan beberapa hari sebelumnya.
“Kami mengapresiasi peran DPRD Kota Semarang dalam perjuangan kami. Untuk selanjutnya, pekerja masih menunggu peran langsung dari Walikota Semarang sebagai pihak pemerintah, karena mediasi yang digelar Disnaker Kota Semarang sudah sangat alot,” sebutnya.
Menurutnya, pihaknya telah menyampaikan pengaduan kepada Setda Kota Semarang pada hari Senin, 17 April 2017.
“Kami juga sudah mengajukan pengaduan kepada Setda Kota Semarang, namun hingga saat ini belum ada respon dari pihak Walikota. Padahal ada sekitar 3.000 pekerja yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK),” tambahnya. (da)

Editor: N. Arditya

Comments
Loading...