Di Palangka Raya Kegiatan Pawai HTI Dilarang, Ini Penjelasan Tokoh

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Kegiatan Konvoi Dayak Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan terhadap NKRI serta menghalau maraknya dugaan upaya penyimpangan ideologi negara yang rencananya akan diksanakan hari ini, Senin (16/04) di Bundaran Besar Kota Palangka Raya, sepertinya batal digelar.

Berkenaan dengan pembatalan aksi tersebut, Koordinator kegiatan Konvoi Dayak Cinta NKRI Marcos Sebastian Tuwan ketika dikonfirmasi menaranews.com melalui seluler menjelaskan, alasan pembatalan aski dikarenakan kegiatan Pawai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang juga direncanakan pada hari ini tidak diberikan ijin.

“Apabila HTI konvoi, maka kita juga melakukan konvoi. Artinya kita bikin kegiatan tandingan, dan kita akan tabrak gitu lo. Karena mereka tidak jadi konvoi, masyarakat Dayak Cinta NKRI juga tidak jadi melakukan kegiatan aksi,” jelas Marcos Tuwan di Palangka Raya.

Pembatalan kegiatan aksi yang dilakukan oleh masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Tengah khususnya di Kota Palangka Raya sendiri juga dimaksudkan agar situasi dan kondisi tetap terjaga. Berkenaan dengan adanya informasi HTI melakukan kegiatan di salah satu tempat ibadah yakni Mesjid Darussalam Kota Palangka Raya.

Terkait hal tersebut disampaikan Marcos kembali, tentu pihaknya membatasi diri. Artinya sudah ada teman-teman dari Banser maupun Ansor untuk melakukan pengawasan. Dengan tegas lanjutnya menyampaikan kembali, Dayak Cinta NKRI tidak akan masuk ke rumah Ibadah.

“Kita juga selalu berkoordinasi dengan teman-teman Kepolisian agar bisa menghimbau untuk mengurangi penggunaan simbol-simbol lah,” jelas salah satu tokoh Adat Dayak Palangka Raya yang juga sebagai Damang Kecamatan Pahandut ini.

Menyangkut hal itu juga, Ketua Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Provinsi Kalteng H. Said Ahmad Fawzy Zain Bachsin Ketika dikonfirmasi menyampaikan, itu adalah urusan internal dari organisasi HTI sendiri, dan itu bukan merupakan kewenangan serta urusan dari NU.

“Itu urusan internal mereka. Harusnya diberikan pengertian dari kita-kita untuk menyadarkan mereka bahwa ada perbedan-perbedaan berorganisasi di Indonesia,” jelas.H. Said Ahmad Fawzy Zain Bachsin via seluler.

Untuk membentuk “Khilafah”, merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi di Indonesia, dan ini ujarnya menambahkan kembali, perlu kita sadarkan ke mereka.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...