Di Palangka Raya, Banyak Keluhan Sulitnya Prosedur Izin Tambang Galian C

Ditambah "Oknum" Meminta Sumbangan Tambang

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Salah satu potensi sumber daya alam (SDA) di Kota Palangka Raya yang saat ini kian marak digali oleh sejumlah pihak, adalah potensi tambang galian C. Meningat tambang galian C merupakan bahan tambang berupa batu, koral, serta pasir yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Baik untuk bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah.

Maraknya aktivitas tambang galian C di Kota Palangka Raya mematik perhatian anggota DPRD kota setempat, terlebih belakangan ini pihak anggota dewan kerap kedatangan beberapa warga yang mengeluhkan kalau sedang mengalami permasalahan untuk melakukan aktivitas tambang galian C.

“Memang baru-baru ini, pihak DPRD menerima kedatangan yang menyampaikan mekanisme perizinan untuk melakukan aktivitas tambang galian C,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Palangka Raya Ida Ayu Nia Anggarini, Senin (03/04).

Menurut Nia, apapun yang berkenaan dengan kegiatan pertambangan, tentu harus melalui rambu-rambu yang ketat, terutama izin prosedur termasuk izin terhadap pertambangan galian c. “Kami telah menjelaskan, bahwa  untuk melakukan pembuatan izin galian C maka pemerintah kota (pemko) tidak memiliki kewenangan, akan tetapi prosedurnya sudah ditangani pihak provinsi. Jadi kalau ada permasalahan perizinan terkait galian C itu harus koordinasi dengan pihak Provinsi Kalteng,” ucapnya.

Memang lanjut dia, prosedur pemberian izin tambang di suatu daerah adalah menjadi kewenangan dari pemerintah  provinsi. Hal tersebut, sangat mumpuni untuk menekan setiap pihak agar tidak dengan seenaknya melakukan atau membuka aktivitas tambang secara ilegal.

“Ini terbukti, untuk pertambangan galian C di Kota Palangka Raya, maka tidak mudah begitu saja digarap oleh  warga ataupun oleh pihak-pihak tertentu bila tanpa melalui prosedur. Kondisi ini terlihat dengan banyaknya keluhan terkait sulitnya untuk mendapatkan prosedur melakukan aktivitas tambang,” tukasnya.

 

“Oknum” Meminta Sumbangan Tambang

Ida menjelaskan, selama ini ada juga keluhan yang disampaikan para penambang galian C kepihak DPRD, bahwa meski mereka belum memiliki perizinan yang jelas  akan keberlangsungan pertambangan yang mereka kelola, namun ternyata di lapangan ada beberapa oknum yang terus menerus meminta sumbangan.

“Jadi selain mempertanyakan terkait prosedur perizinan, para penambang yang ada di Kota Palangka Raya ini, ada juga mengeluhkan kerap didatangi sejumlah oknum untuk meminta sejumlah sumbangan, dengan memanfaatkan kondisi tambang yang tidak memiliki kejelasan perizinan,” bebernya.

Dengan kenyataan demikan tambah Ida, setidaknya harus disikapi oleh pemerintah daerah, bagaimana langkah-langkah yang mestinya dilakukan.

“Ini memang dilematis, disisi lain banyak pihak-pihak yang ingin melakukan aktivitas pertambangan secara legal, namun terbentur aturan dan prosedur ketat. Sementara di lain sisi, keberadaan para penambang illegal pun kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang jeli melihat kelemahan,” tukasnya.

Pun demikian, kata Ida, pihaknya ke depan akan segera menyikapi hal tersebut, termasuk berkoordinasi dengan pihak  DPRD Provinsi Kalteng.

“Yang pasti apabila kegiatan tambang dilakukan secara  illegal, tentu tidak ada tempatnya. Namun ketika sebagian pihak ingin mengikuti aturan tentu juga tidak ada salahnya di beritahukan prosedurnya dengan baik. Sementara berkaitan dengan oknum yang memanfaatkan situasi tersebut, tentu ke depan harus disikapi oleh pihak-pihak berkompeten, sehingga orang yang berusaha tidak terganggu dan terancam,” tutupnya.(AF)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...