Di Kecamatan Ini, Program Sertifikat Prona Kurang Diminati

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Program Nasional Agraria  (Prona) yang  diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) melalui BPN pada daerah-daerah berupa pemberian sertifikat tanah secara gratis berdasarkan jatah persil yang ditentukan, ternyata untuk Palangka Raya pelaksanaan prona masih kurang diminati.

“Memang di tahun 2017 ini, masyarakat di Kecamatan Jekan Raya tidak mendapatkan jatah sertifikat prona. Kalau sebelumnya di tahun 2015 pernah mendapatkan jatah sebesar 600 persil, namun kurang diminati warga,” ungkap Camat Jekan Raya Kota Palangka Raya, Sahrudin, Rabu (26/4).

Menurutnya, kendala utama belum maksimalnya masyarakat memanfaatkan program sertifikat gratis melalui prona, lebih dikarenakan ukuran serta luasan tanah yang ditentukan pada setiap persil tanah yang diberikan terlalu kecil.

“Rata-rata pemilik tanah yang mengantongi surat keterangan tanah (SKT) atau surat pernyataan pemilik tanah (SPT), rata-rata luas tanahnya minimal  lebar 20-30 meter dan panjang minimal 30-40 meter, bahkan lebih. Sedangkan ketentuan prona lebih jauh di bawah itu. Inilah yang akhirnya warga menjadi enggan mengurus sertifikat tanah melalui prona,” jelasnya.

Disebutkan, pada saat Kecamatan Jekan Raya mendapatkan jatah sertifikat prona sebanyak 600 persil, namun yang terealisasi ketika itu hanya berkisar 300 persil saja. Hal tersebut menunjukan antusias warga untuk memanfaatkan sertifikat prona masih biasa-biasa saja. masyarakat utamanya pemilik tanah masih tampak enggan memperkecil atau membagi-bagi bidang tanahnya berdasarkan ukuran yang ditentukan pada sertifikat prona.

“Terkadang saat ini, ada saja warga yang menanyakan program prona. Namun sayangnya Kecamatan Jekan Raya tidak mendapatkan jatah persil dari BPN. Sementara kecamatan di Kota Palangka Raya, yang mendapatkan jatah prona yaitu hanya Kecamatan Sebangau dengan jatah sebanyak 2000 persil,” sebutnya.

Menurut Sahrudin, jatah program sertifikat prona ini baru bisa didapatkan manakala, ada permintaan atau permohonan masyarakat melalui kelurahan atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Kemudian disampaikan kepihak BPN untuk memprosesnya.

“Bila pada saatnya nanti jatah sertifikat prona kembali digulirkan untuk wilayah Kecamatan Jekan Raya, maka tentunya perlu adanya penyesuaian dengan keberadaan ukuran bidang tanah yang dimiliki kebanyakan warga saat ini,” cetusnya.

Terpenting lagi kata Sahrudin,, program prona akan berjalan bila adanya partisipasi yang baik dari masyarakat. Lalu sinergitas dan kerjasama yang baik pula antar pemerintah dengan BPN.

“Tak kalah penting adalah kesiapan para ahli atau juru ukur tanah, yang mampu melakukan pekerjaannya dengan baik ketika penerapan di lapangan,” tutupnya.

Sebelumnya Sekretaris Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Alfian Batnakanti mengaku heran, kenapa program sertifikat prona ini tidak merata di seluruh Palangka Raya

Menurut Alfian, sangat penting untuk pihak kecamatan dan BPN setempat untuk melakukan koordinasi. Contohnya, kendala pelaksanaan prona terbentur dengan tenaga juru ukur tanah di BPN.

“Maka itu kesepahaman harus dilakukan sepanjang tidak ada yang dirugikan. Ini akan memudahkan pelaksanaan program prona. Jadi menurut saya sangat disayangkan bila program yang difasilitasi pusat ini sampai terlewatkan,” pungkasnya.(AF)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...