Dalam RUU Jabatan Hakim, Pengawasan KY Harus Lebih Kuat

Menaranews, DKI Jakarta – Komisi Yudisial (KY) dilaporkan ke Presiden Joko Widodo oleh Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) karena renca share responsibility yang digagasnya. Penolakan tersebut dinilai aneh oleh guru besar Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Ningrum Natasya Sirait.

“Ini kan strategi yang sangat jitu oleh KY. Share responsibiity dalam waktu singkat membagi beban tanggung jawab terhadap lembaga lain. Kenapa share responsibility ini menakutkan atau menjijikan?,” tanyanya dalam diskusi bertajuk ‘Shared Responsibility Sebagai Wujud Akuntabilitas Publik Pada Rekrutmen Hakim’ di Cikini, Jakarta, Selasa (11/4).

Melihat persoalan ini, Sukma meminta agar antara kedua lembaga ini (MA dan KY) duduk bersama membahas masalah itu. Sebab hanya dua lembaga tinggi negara itu yang paling tahu masalahnya.

“Kenapa mereka tidak duduk bersama. Tapi saya memahami, harga termahal di negara kita adalah duduk bersama antar lembaga,” ungkapnya.

Di waktu yang sama, Direktur Puskapsi Universitas Jember, Dr Bayu Dwi Anggono mengatakan, KY tidak perlu khawatir jika nantinya RUU Jabatan Hakim disahkan pada 2019 nanti, karena ia yakin nantinya tidak akan dijudicial review. Hal ini disebabkan karena ada Prof Saldi Isra.

“Kalau nanti RUU Jabatan Hakim disahkan di 2019, saya yakin ini juga nggak akan dijudicial review,” katanya.

Sebagai informasi, Saldi dalam berbagai kesempatan sering mendukung adanya transparansi dan keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim. Saldi pula yang mendukung keterbukaan rekrutmen hakim yang dilakukan secara profesional.

Bayu mengungkapkan, pada RUU Jabatan Hakim, permasalah yang diatur adalah, pengangkatan, pembinaan dan pembahasan. KY sebagai lembaga yang konstitusional yang diatur UUD telah menyebutkan rekomendasi etik harus dipatuhi

“Dalam RUU Jabatan Hakim, pengawasan KY harus lebih kuat. Ini merupakan momentum yang baik, secara utuh manajemen hakim dibicarakan oleh masing-masing pihak,” cetus Bayu.

Lebih lanjut, Bayu mengatakan, dalam draft RUU Jabatan Hakim, terdapat hal-hal yang fundamental dalam rekrutmen hakim, diantaranya. Pertama rekrutmen dilakukan MA dengan Komisi Yudisial (KY). Kedua, calon hakim adalah postgraduate dengan pengalaman kerja di bidang hukum. Ketiga, panitia akan menelusuri rekam jejak calon. Dan terakhir, hakim langsung berstatus pejabat negara, bukan lagi PNS.

Tapi perdebatan itu masih mengalami dinamika politik di DPR-Pemerintah dan Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi). Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial juga memiliki pandangan masing-masing soal RUU Jabatan Hakim.

“Meskipun begitu, sah-sah saja kedua belah pihak memiliki argumen dengan dasar yang kuat,” ucap Bayu. (RF)

Comments
Loading...