Bila Komite Sekolah Dikritik, Ini Kata Mofit

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Keberadaan Komite Sekolah, dalam beberapa hari terakhir sempat menuai sorotan dan kritikan dari sejumlah pihak, bahkan mengarah agar komite sekolah ditiadakan sama sekali pada organisasi sekolah alias dihapus. Salah satu faktornya adalah keleluasaan pungutan yang beragam dan memberatkan dilakukan pihak komite.Menyikapi hal tersebut Wakil Wali Kota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio turut angkat bicara.

Menurutnya dalam  sebuah pelaksanaan pendidikan itu, maka sejatinya terdapat tiga pilar yang menjadi tanggungjawab bersama. Ketika pilar tersebut terdiri dari pemerintah, kemudian pihak ketiga serta  masyarakat. Ketiga pilar inilah yang bersama-sama sesuai dengan porsinya masing-masing menyelenggarakan dan bertanggungjawab dalam perkembangan dan pelaksanaan pendidikan.

Dijelaskan Mofit, untuk pilar pemerintah, maka tentunya memiliki kewajiban dalam penyelengaraan dan pelaksanaan pendidikan dengan porsi harus terpenuhi sesuai standar minimal yang berisikan aturan dan kriteria tanggungjawab yang sudah ditentukan.

Sementar pihak ketiga atau swasta dan lain sebagainya,  apabila berkeinginan dalam membantu serta berpartisipasi atau berkontribusi dalam pengembangan pendidikan maka sejatinya harus dibuka peluang untuk itu.

Sedangkan untuk pilar dari masyarakat yang diimplemntasikan melalui komite sekolah, maka bila ada hal-hal atau  keinginan-keinginan untuk bisa menambah muatan muatan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan tentu harus ada ruang yang diberikan.

“Contohnya begini, misalnya orang tua pada sebuah sekolah menginginkan ada tim rumb, akan tetapi sekolah tidak mempunyai kemampuan menyediakan, maka keinginan tersebut bisa dikomunikasikan melalui komite sekolah untuk mencari jalan keluarnya. Ini contoh kecil dari keberadaan sebuah komite disekolah,” ucap Walikota Palangka Raya ini, Senin (17/4).

Selama ini lanjut Mofit, keberadaan Komite Sekolah selalu dikolektingkan dengan persoalan dana. Padahal tidak melihat secara struktur dan keberadaan komite yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

“Yang ingin saya tekankan disini, jangan melihat keberadaan komite sekolah selalu dikaitkan  pada persoalan mengkoleting dana saja. tetapi harus pula melihat  keberadaan komite sekolah sebagai suatu struktur yang menjembatani antara orang tua dengan sekolah supaya komunikasi tidak buntu. Mari kita lihat konteks penting keberadaan komite sekolah.” tandasnya.

Pun demikian tambah Mofit, ketika peran komite sekolah menyangkut pada soal kolekting dana, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana agar setiap kolekting dana  dapat dilakukan dengan sepengetahuan pemerintah dan tidak memberatkan.

“Harus diakui, dalam segmen ini yang kerap slip. Jadi masih belum ada koneksitas yang berjalan bagus. Namun begitu kita berharap ada kesepahaman dan kesamaan persepsi bagaimana cara memandang dari keberadaan sebuah komite sekolah yang sejatinya memiliki fungsi penting dalam pendidikan. Terlebih undang-undang mengatakan demikian,” tutup Mofit.(AF)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...