Belum Terima Perda, Dinas Kominfo Kesulitan Pungut Retribusi Menara Telekomunikasi

MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah saat ini mengalami kesulitan dalam melakukan pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi di daerah setempat. Pasalnya, instansi itu sampai sekarang belum menerima hasil revisi Perda terkait pengaturan tarif retribusi tersebut.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas Noor Alamsyah mengungkapkan, dasar pihaknya memungut retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah peraturan daerah. “Jadi, kami sementara belum bisa melakukan pemungutan karena hasil evaluasi Gubernur terhadap revisi Perda retribusi pengendalian menara telekomunikasi itu sampai sekarang belum kami terima dari Pemerintah Provinsi Kalteng,” katanya di Kuala Kapuas, Jumat (28/4/2017).

Namun demikian meskipun Dinas Kominfo Kapuas belum melakukan pemungutan, namun ternyata ada salah satu operator telekomunikasi dengan kerelaannya telah membayar retribusi tersebut sebesar Rp 118 juta lebih. “Kami pun kaget mereka ada transfer ke kas daerah,” terang Alamsyah.

Nah, untuk menindaklanjuti Perda itu, Dinas Kominfo Kapuas bersama Bagian Hukum Setda Kapuas dan instansi terkait lainnya berencana akan bertolak ke Palangka Raya untuk menelusuri keberadaan Perda tersebut di Pemprov Kalteng. “Kami akan coba telusuri dimana berkas Perda itu, dengan berkonsultasi ke bagian hukum Pemprov Kalteng,” ujar Alamsyah.

Sementara itu Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Goverment Dinas Kominfo Kapuas Nazmiannoor menambahkan, jumlah perusahaan pengelola menara telekomunikasi di Kabupaten Kapuas sebanyak 9 perusahaan.

Sedangkan jumlah total menara telekomunikasi di Kabupaten Kapuas tahun 2016 yang sudah masuk dalam survei exeting, sebanyak 105. “Itu jumlah menara telekomunikasi yang sudah berfungsi dan yang akan kita pungut retribusinya,” terang Nazmiannoor.

Sebelumnya, salah satu operator telekomunikasi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pengajuan judicial review itu pun dikabulkan oleh MK. Sehingga peraturan daerah yang tarif retribusinya didasarkan pada penjelasan pasal 124, tidak bisa dijadikan dasar pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Dengan demikian untuk melakukan penghitungan kembali mengenai besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, maka akan dituangkan melalui perubahan peraturan daerah (Perda) Kapuas. (irf)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...