Belum Ada Kadisdik, LPMP Kalteng Ingin Pendidikan Jangan dijadikan “Eksperimen”

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Wilayah Kalimantan Tengah berkeinginan agar dunia pendidikan yang ada benar-benar perlu mendapat perhatian serius serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, sehingga pelaksanaan pendidikan sendiri kedepannya juga dapat berjalan dengan baik.

Persoalan nyata yang dialami dan terjadi dunia Pendidikan di Kalteng saat ini diantaranya perihal belum adanya kejelasan pencairan anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) hingga sekarang. Belum lagi belum adanya Kepala Dinas Pendidikan yang definitif, sehingga tidak bisa mengambil kebijakan mengeni hal tersebut.

Ketua LPMP Kalteng, Krisnayadi Toendan beberapa waktu lalu, pihaknya berkeinginan agar Pemerintah Provinsi Kalteng dalam hal ini Gubernur Kalteng Sugianto Sabran agar pendidikan dijadikan “eksperimen,” dimana menurutnya sendiri tidak susah mengangkat Kadis Pendidikan Definitif.

“Apa sih susahnya, kita tau di Provinsi sendiri memiliki orang-orang yang pintar dan berintegritas di luar saya lo, karena saya ga mau jadi Kepala Dinas. Buktinya yang terjadi pelaksanaan UNBK masih belum maksimal,” jelas Krisnayadi Toendan.

Dirinya optimis, pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kalteng 2017 dapat dilaksanakan seluruh Sekolah yang ada. Tinggal ketegasan dari Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan UNBK.

Jika tidak ada ketegasan, pelaksanaannya pun tidak akan bisa berjalan maksimal. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah nantinya benar-benar memilih dan mencari orang yang memiliki integritas dan kapasitas dalam dunia pendidikan, mengerti permasalahan yang terjadi, dan juga memiliki kemauan yang tinggi untuk melaksanakan UNBK.

“Itu yang belum saya temui orangnya. Saya sempat merasa senang ketika Pak Selamet menjadi Kepala Dinas Pendidikan waktu itu, saya rasa cocok ini, karena beliau orangnya tahan kritik sama seperti saya. Eh tau-tau baru konsultasi dengan kita tiga dan baru menjabat 3 bulan, tau-tau sudah ‘rontok’,” sesalnya.

Bahkan prediksinya ketika itu, pejabat yang baru yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat sebelumnya tidak akan lama menjabat. Dirinya merasa, pejabat yang ditunjuk waktu itu tidak memiliki Kridibilitas dalam hal pendidikan. Dan prediksinya ujarnya lagi menambahakan, akan hal tersebut ternyata benar.

Gubenur Kalteng sendiri pun mengakui akan itu. Dia menginformasikan, ada dua sektor yang tidak boleh di lakukan “Eksperimen” pertama pada Kesehatan dan kedua Pendidikan. Jika itu terjadi, maka pelaksanaan Pendidikan tidak akan berjalan dengan baik.

Dengan tidak adanya pejabat di Dinas Pendidikan definitif lanjutnya lebih dalam lagi, apa yang menjadi program prioritas menjadi tidak jelas. Apakah mengikuti program “Kalteng Harati” atau ada program yang baru, tapi mana programnya.

“Ini sudah masuk di bulan April, mana programnya?. Setiap Daerah Kabupaten dan Kota, Provinsi dan Negara memiliki program prioritas yang dijalankan. Boro-boro kita punya program pendidikan, kadisnya aja masih belum ada. Ketika LPMP mau koordinasi, jadi ga nyambung,” tutupnya.(arli)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...