Aksi Unjuk Rasa Aliansi BEM Se Sumbar Sampaikan Tiga Kasus Penting

MENARAnews, Padang (Sumatera Barat) – Berbagai permasalahan penting yang sedang terjadi baik di pemerintahan pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), telah medorong puluhan massa yang tergabung dalam  Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumbar untuk menyampaikan aspirasi kepada para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar, Rabu (12/4).

Menurut Koordinator lapangan aksi, Nurul Fikri, dalam orasinya, ada tiga hal penting yang akan disampaiakn kepada wakil raykat. Yang pertama, kasus SPJ Fiktif Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Sumatera Barat.

“Kasus yang telah merugikan menyebabkan kerugian negara sebesar 43 milyar yang sampai saat ini belum menemukan penyelesaian,” kata Fikri.

Sementara itu, lanjut Fikri, Pemrov Sumbar seolah mengarahkan pelaku kasus SPJ Fiktif adalah pelaku tunggal, sedangkan apabila memperhatikan posisi kasus dengan pertanggung jawaban wewenang, seharusnya banyak pihak yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Sehingga seharusnya pemprov mendorong kasus ini melalui proses hukum pidana.

Yang kedua, kasus e-KTP yang merupakan program pemerintah yang diperuntukan untuk mempercepat dan mempermudah terbangunnya database kependudukan Indonesia. Kasus e-KTP ini telah merugikan negara sebesar 2,3 triliyun dengan melibatkan banyak pihak.

“Kami meminta para oknum yang terlibat kasus e-KTP ini harus segera diproses oleh aparat penegak hukum,” lanjut Fikri.

Yang ketiga, upaya pelemahan gerakan mahasiswa yang bertentangan dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai salah satu Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU No. 9 tahun 1998. UU No.9 tersebut lah yang menjadi landasan bagi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi.

“Contoh kasus adanya pelemahan gerakan mahasiswa ini adalah dengan ditangkapnya Presma BEM KM UNMUI saat aksi bela rakyat 121. Selanjutnya, kasus lain yang ada di Sumbar adalah terkait tidak difasilitasinya Aliansi BEM se Sumbar pada aksi “Sambut Kapolri” pada 3 April 2017,” jelas Fikri.

Selanjutnya, Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim yang menerima pengunjuk rasa di depan Kantor DPRD mengatakan terkait permasalahan SPJ Fiktif saat ini berada dibawah kendali Bareskrim.

“DPRD akan mengawal permasalahan apibila hal tersebut berkaitan dengan bidang politis, namun apabila sudah masuk ke ranah hukum maka itu adalah tanggungjawab aparat pemerintah seperti kepolisian maupun kejaksaan, dan DPRD tidak dapat mengintervensi kasus tersebut,” jelas Hendra.

Sementara itu, lanjut Hendra, permasalahan lain yang disampaikan oleh pengunjuk rasa sampai saat ini proses terus di kawal oleh DPRD Sumbar. Namun, perlu diketahui bahwa ada beberapa permasalahan yang merupakan tanggung jawab maupun ranah pemerintah pusat. Seperti, permasalahan korupsi e-KTP dan juga permasalahan penangkapan Presma BEM KM UNMUI. Sehingga Pemprov tidak memiliki wewenang atas permasalahan tersebut. (MP)

Comments
Loading...