19 Kepala Distrik Vonis 3 Bulan Penjara dan Denda Enam Ratus Ribu Ruoiah

MENARAnews, Jayapura (Papua) – Dinyatakan bersalah oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas II A Jayapura atas surat rekomendasi bersama Asosiasi Kepala Distrik se Kabupaten Jayapura terkait penolakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan pernyataan tidak menjamin keamanan jika PSU dilakukan. 19 Kepala Distrik di Kabupaten Jayapura di hukum 3 (Tiga) bulan penjara dan denda Rp.600 ribu rupiah.
Ketua Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Klas II A Jayapura, Sarifuddin SH, MH, dan hakim anggota Abdul Gafur Bungin, SH, dan Lidya Awinero, SH dalam pembacaan putusan kasus tersebut memutuskan ke – 19 Kepala Distsrik tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat keputusan secara bersama – sama yang menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura.
“Ke-19 Kepala Distrik tersebut dihukum penjara selama 3 bulan, dan denda enam ratus ribu rupiah, dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 hari,”kata Masjelis Hakim Syarifuddin dalam putusannya.
Meski telah diputus penjara selama tiga bulan, namun ke – 19 Kepala Distrik yang notabene adalah Aparatur Sipil Negara tersebut tidak dibebankan untuk menjalani hukuman penjara.
“Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani,kecuali jika kemudian hari, ada putusan  majelis hakim yang menentukan lain, jika terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa pencoblosan (PSU) selama 6 bulan berakhir,”kata Sayfruddin.
Atas putusan tersebut, majelis hakim juga memberikan waktu 3 (tiga) hari untuk pihak terdakwa fikir – fikir, apakah menerima putusan ataupun mengajukan banding.
Sementara, Tim Penasehat Hukum terdakwa, Gustaf Kawer, mengaku putusan majelis hakim terhadap kliennya tersebut dinilai ragu – ragu.
“Tadi tuh di putuskan hukuman tiga bulan penjara dan denda 600 ribu rupiah, subsider 15 hari dan percobaan  enam bulan, jika kemudian selama waktu enam bulan tersebut, mereka menjalani kesalahan yang sama, maka mereka akan menjalani hukuman 3 bulan itu, nah sebetulnya dalam konteks ini mereka tidak ditahan dan tidak bebas juga, dan ini yang kami anggap majelis hakim ragu – ragu,”kata Gustaf.
Atas putusan itu, pihaknya mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada 19 Kepala Distrik tersebut.
“waktu tiga hari, dan jika mereka (klien) terima, maka kita terima, tapi jika mereka pikir banding, maka kita juga akan banding,”katanya.
Ke 19 Kepala Distrik itu antara lain :
) Najamuddin, SP (Kadistrik Kaureh).
2) Ganefo, SP (Kadistrik Depapre).
3) Yohanis L. Mandowally, SH (Kadistrik Yokari).
4) Edison Yapsenang, S.Sos (Kadistrik Nimboran).
5) Steven Ohee, S.IP (Kadistrik Sentani Timur).
6) Budi Projonegoro Yokhu, S.STP (Kadistrik Namblong).
7) Muh. Nurdin, SP (Kadistrik Nimbokrang).
8) Soeko Moertiono, S.IP (Kadistrik Kemtug).
9) Alfons Awoitauw, S.IP (Kadistrik Sentani).
10) Wellem Felle, SE (Kadistik Waibu).
11) Menase Jek,  S.IP (Kadistrik Urunungguai).
12) Yahya Yarisetouw, SE (Kadistrik Ravenirara).
13) Daniel Tako, S.Sos (Kadistrik Ebung Fauw).
14) Drs. Arnold luturmas (Kadistrik Airu).
15) Kornelius Aleu, S.Sos (Kadistrik Yapsi).
16) Ir. Mangasi Situmorang, SP (Kadistrik Gresi Selatan).
17) Oktovianus Sabrandi, SE (Kadistrik Sentani Barat).
18) Oktovianus Tabisu, S.SOS., M.Si (Kadistrik Kemtuk Gresi).
19) Eroll Yohanis Daisiu, SE (Kadistrik Demta). ( Surya).
Comments
Loading...