Tata Batas Kalteng-Kaltim, Pemprov Kalteng akan Surati Mendagri

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Tadi malam, Kamis (16/03), Wakil Gubernur Kalteng bersama Anggota tim penegasan batas daerah (PBD) melakukan rapat terkait permasalahan tata batas antara Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Timur persisnya di lokasi areal konsesi PT. Bharinto Ekatama (BEK), Kabupaten Barito Utara yang belum terselesaikan hingga sekarang.

Rapat yang dihadiri beberapa instansi terkait tersebut menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh beberapa warga Kabupaten Barito Timur terkait adanya aksi unjuk rasa kepada Pemerintah Provinsi, serta adanya pemberitaan di Menaranews.com siang kemarin.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail, bahwa Pemerintah Pusat terkesan menilai permasalahan tapal batas antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur mengarahkan batas yang sekarang sesuai dengan peta yang dikeluarkan dari Permen ESDM.

“Padahal peta dan tata batas itu ditetapkan melalui Permendagri dan bukan melalui Menteri ESDM atau surat dari Mendagri. Selama Permendagri belum dikeluarkan, secara de fakto de jure wilayah yang dipersoalkan atau disengketakan masuk wilayah Kalimantan Tengah,” jelas Habib Said Ismail, Jum’at (17/03) di Palangka Raya.

Berdasarkan peta overlay, Pihak Perusahaan PT. BEK dari tahun 2012 sampai dengan sekarang masih mengakui bahwa wilayah operasional masuk ke wilayah Kalimantan Tengah dengan bukti catatan royalti yang dibayar masih sekitar 80 persen dari Rp. 300 Miliar royalti yang dibayarkan ke Pemerintah Daerah.

Namun ketika tahun 2012 sampai 2013 ke atas royalti yang dibayarkan ke Pemerintah Daerah terjadi penurunan, dari 80 persen menjadi 60 persen. Sehingga sampai dengan sekarang hanya tersisa 51 persen. Ini berarti tekanan-tekanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Kalimantan Timur yang ditimbulkan dari efek kesepakatan pada tahun 2009 lalu.

“Serta adanya efek larangan pengapalan dan pengriman SDA yang di tambang dan digali di wilayah Kalteng untuk keluar dari Daerah wilayah Kalteng. mungkin saja itu yang menjadi penyebab kenapa pergeseran tata batas wilayah Kalteng dan Kaltim,” jelasnya menambahkan.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng berencana akan mengirim surat keberatan atau Nota Keberatan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas tapal batas yang ada sekarang ini seperti yang tercantum dalam peta ESDM. Tentunya melalui nota pertimbangan dari Gubernur Kalteng Sugianto Sabran terlebih dahulu.

Pihaknya berniat akan terus memperjuangkan permasalahan tata batas yang menjadi persoalan sampai dengan sekarang tersebut. Pasalnya tata batas yang dipersoalkan merupakan hasil kekayaan daerah wilayah Kalteng yang harus dipertahankan.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...