http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Serap Aspirasi, Persoalan Infrastruktur Masih Mendominasi

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Masalah infrastruktur dasar, maupun infrastruktur pendidikan dan kesehatan masih menjadi persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Dalam hal ini terlihat, Pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi warganya.

Hal itu terungkap dalam agenda Reses Masa Persidangan Ke II DPRD Provinsi Banten Tahun Sidang 2016-2017, yang diselenggarakan di Sekretariat Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa (Gemasaba) Pandeglang, di Ciekek, Kecamatan Majasari, Rabu (15/3/2017).

Salah seorang warga yang hadir, Yanto mengeluhkan pembinaan posyandu yang belum berjalan optimal. Padahal di tempat tinggalnya, Posyandu merupakan fasilitas yang dibutuhkan bagi kesehatan ibu dan bayi.

“Di dekat rumah saya, keberadaan Posyandu belum optimal. Kadernya masih kurang dan kadang datang tidak rutin,” keluhnya.

Warga lain menuturkan, ia merasa kesulitan dalam mengurus pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Seringkali, birokrasi dalam mengurus KIS dipersulit.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Toni Fathoni Mukson mengungkapkan, sebetulnya mekanisme pembuatan KIS mudah dan gratis. Hanya saja ia mengakui, banyak masyarakat yang dipersulit persoalan birokrasi, mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, hingga kabupaten kota. Oleh karena, hal itu menjadi perhatiannya untuk menyampaikan kepada Pemerintah.

“Saya rasa ini menjadi perhatian secara pribadi yang akan saya lakukan. Dalam reses ini juga saya akan datang ke salah satu Ketua Poktan yang juga aktif di Posyandu dan pendidikan, untuk silaturahmi dalam rangka memperjelas program yang ada. Semoga dari situ bisa membantu masyarakat,” ujarnya usai Reses.

Sementara dari sejumlah kegiatan reses pada masa persidangan ke II ini, Toni mengakui jika persoalan infrastruktur masih mendominasi dalam hal aspirasi yang disampaikan konstituennya. Namun demikian, terkadang keluhan itu terbentur dengan kewenangan kabupaten kota.

“Yang paling banyak soal infrastruktur, tetapi biasanya soal itu ada di kabupaten kota. Maka bantuan keuangan dari provinsi yang akan dikucurkan, harapannya bisa diserap melalui kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” tuturnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, pasca berakhirnya masa reses, maka ia akan menyusun Pokok Pikran (Pokir) yang akan disampaikan dalam pembukaan rapat paripurna di dewan.

“Hasil beberapa reses ini akan kita ramu dalam bentuk pokok pikiran, nah ini dirumuskan pasca reses sebelum paripurna laporan. Nanti kami akan bertemu dengan Ketua DPRD, Fraksi, Komisi, termasuk dari unsur eksekutif,” jelas Toni.

Saat disinggung mengenai proyek nasional di Kabupaten Pandeglang, Toni membeberkan, Pemkab Pandeglang lambat dalam melakukan perencanaan dan tindak lanjut atas sejumlah proyek strategis nasional yang ada di Pandeglang. Hal ini terlihat dari ketidaksigapan Pemkab dalam mempersiapkan administrasi serta penilaian ekonomis terhadap lahan yang dijadikan sebagai kawasan proyek strategis nasional.

“Pandeglang ini lambat progresnya. Seharusnya Pemkab lebih pro aktif mempersiapkan administrasi dan appraisal (penilaian ekonomis, Red) terhadap semua lahan proyek nasional,”

Toni menyebutkan, salah satu indikator lambatnya pergerakan Pemkab, yakni belum selesainya pematokan dan pengukuran luas serta panjang Jalan Tol Serang-Panimbang. Padahal, Kabupaten Lebak telah menyelesaikan hal tersebut.

“Jalan tol (Serang-Panimbang) progresnya dalam 2 tahun selesai, di Lebak pematokan dan pengukuran luas serta panjang jalan tol sudah selesai, sedangkan Pandeglang masih berjalan. Padahal kami dalam rapat koordinasi dengan Bappeda provinsi, menghendaki percepatan agar bisa selesai pada tahun 2017 ini, dengan begitu pada tahun 2018 tahap konstruksi bisa berjalan,” terangnya.

Selain itu, sempat dikeluarkannya pendirian Bandara Banten Selatan (Bansel) oleh Kementerian Perhubungan dari proyek strategis nasional, menunjukkan bahwa Pemkab terkesan tidak siap. Surat Keputusan pembebasan lahan yang disiapkan tidak ada perkembangan.

“Meski sebelumnya Penlok (Penetapan Lokasi) Bansel menjadi kewenangan Pemprov Banten, namun appraisalnya dari kabupaten, nah itu yang lambat. Kalau appraisalnya sudah siap, Pemkab silakan lahan yang sudah ada dipatok, peruntukan harga satuannya berapa, dan yang masuk dalam LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) berapa,” singgungnya.

Oleh karenanya, ia berharap agar Pemkab lebih instens dan apresiatif terhadap program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Dirinya berjanji akan mengawal dan mendorong agar proyek-proyek strategis tersebut segera terealisasi di Pandeglang.

“Jadi Pandeglang harus lebih giat dalam pembebesan lahan. Pemkab kan tidak mengeluarkan dana, semuanya dari pusat hanya appraisalnya saja,” tandasnya. (Kr)

 

Editor: Irdan

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,134PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.