Satpol PP Siap Tertibkan Sarang walet Tak berizin

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Setidaknya sebanyak 307 ‘Sarang Burung Walet yang tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kota  Palangka  Raya, diduga belum memiliki perizinan secara syah. Padahal Pemerintah kota (Pemko) setempat sudah memiliki perda yang mengatur terkait dengan keberadaan penangkaran sarang walet. Seiring dengan itu dorongan kuat untuk menertibkan bangunan  sarang walet tak berizin pun mengemuka, terutama yang dialamatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Menyikapi hal tersebut Kepala Satpol PP Kota Palangka Raya, Baru I Sangkai menyatakan kesiapan pihaknya untuk menertibkan keberadaan penangkaran sarang burung walet yang memang terbukti tidak mengantongi perizinan sesuai ketentuan selama ini.

“ Sudah menjadi ketentuan apabila setiap penangkaran sarang burung walet wajib memiliki Izin dari pemerintah daerahnya. Baik izin mendirikan bangunan (IMB)maupun dokumen  analisa dampak lingkungan (Amdal) . Namun, apabila kenyataan ada sarang burung walet tidak pernah mengantongi perizinan tersebut, maka atas petunjuk yang ditentukan, tentu kami tidak segan-segan melakukan penertiban,” tegasnya.

Selama ini kata Baru pihaknya belum mendapatkan arahan maupun petunjuk untuk melakukan penertiban keberadaaan sarang walet yang tidak berizin. Pihaknya pun tidak ingin sembarangan untuk mengambil sikap tegas dalam melakukan penertiban, sepanjang tidak ada pegangan kuat pihaknya untuk melakukan penertiban tersebut.

“Satpol PP hanya menjalankan tupoksi sesuai fungsi dan tugas penegakan perda. Pemerintah kota tentu mengingikan agar para pemilik sarang walet  harus taat terhadap aturan yang ditentukan, sehingga pemerintah dapat mengatur, melindungi dan mengawasi penangkaran sarang burung walet tersebut. Disisi lain kehadiran sarang walet tentunya jangan sampai  berdampak terhadap  ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat ,”tandas Baru, Kamis (23/3), di Palangka Raya .

Disadari tambah dia, keberadaan sarang walet di Palangka Raya memang kian menjamur, terlebih banyak bangunan yang berubah fungsi dari yang awalnya rumah atau toko kini disulap menjadi penangkaran sarang walet.

Bagi pemerintah kota tentu yang diharapkan, setiap pemilik sarang walet dapat mengikuti aturan dalam hal pendirian, dan yang terpenting lagi adalah untuk memenuhi kewajibannya kepada daerah, yakni membayar pajak yang dapat berkontribusi bagi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD).

“Makanya kami tidak ragu dalam menindak tegas, manakala ketentuan-ketentuan itu tidak terpenuhi,” tandas mantan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya itu.(AF)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...