Raperda Baru Ini Perbolehkan Bakar Lahan? Ini Penjelasnnya

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Penjelasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), dirasa perlu dijelaskan kepada masyarakat, guna menghindari terjadinya persoalan di kemudian hari terkait Implementasinya, meskipun saat ini raperda tersebut tengah dibahas antara pihak Eksekutif dan pihak Legislatif Kalteng.

Salah satunya dengan cara mendatangi langsung masyarakat khususnya petani dan pekebun di sejumlah daerah di Kalteng, agar konsep pelaksanaan mengenai pengecualian diperbolehkannya membuka lahan atau ladang dengan cara membakar sesuai dengan budayadan  kearifan lokal nantinya benar-benar jelas.

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalteng Komisi B DPRD Punding LH. Bangkan, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetapnya pada pasal 69 ayat 2, penjelasanya masyarakat tertentu dengan memperhatikan kearifan lokal bisa melakukan pembakaran maximal 2 Ha, sudah mengatur hal tersebut.

“Hati-hati lo ya, bukan pembakaran hutan. Ini kata Undang-Undang, oleh sebab itu saya juga baca Raperda yang dibahas sudah memperjelas dari pasal itu. Kategori budaya lokal nanti seperti apa, itulah yang akan kita tanyakan ke masyarakat atau petani ladang bagaimana polanya,” jelas Punding LH.Bangkan senin (20/03) di Palangka Raya.

Yang jelas Raperda tersebut menjawab keinginan masyarakat yang nantinya akan menggunakan aturan atau regulasi tersebut dengan baik, dan bukan untuk kepentingan yang membuat Raperda. Dengan harapan ada jaminan masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar.

Dirinya menilai, masyarakat selama ini takut membuka lahan dengan cara membakar sehingga hal itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Namun berbeda jika ada aturan atau regulasi yang memperjelas hal tersebut.

“Sehingga nanti orang tau siapa yang membuka lahan dengan cara membakar lahan, oh ini si A, si B, dan si C menjadi jelas, dan ketika nanti apinya merambat ke lahan atau hutan, penanggungjawabnya sudah bisa diketahui atau dideteksi,” jelasnya menambahkan.

Yang kedua, Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng ini juga sepakat, adanya larangan membuka lahan di lahan gambut dalam apapun bentuknya kegiatannya. Dengan alasan kawasan gambut sangat riskan jika terkena api.

Disinggung adanya data yang menyebutkan, terjadi kebakaran lebih banyak pada kawasan lahan gambut yakni mencapai 70 persen bila dibandingkan kebakaran yang terjadi di kawasan tanah atau lahan mineral, Jelas Punding terkait hal tersebut, itulah yang menjadi kekhawatiran Pemerintah terlalu dalam pada kawasan Non Gambut.

“Oleh sebab itu saya minta tadi, cara yang di luar gambut itu diatur oleh Perda kita, sehingga nanti orang yang membakar bisa jelas. Pembakaran itu dilakukan kepentingannya bukan untuk pembersihan lahan agar tidak tumbuh pohon atau semak belukar, hati-hati itu urusan Polisi ya. tetapi benar-benar dibakar untuk kepentingan tanaman seperti padi, jagung, timun dan sebagainya,” tutupnya.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...