Rapat Paripurna DPRD Sumbar Tetapkan Pokok Pikiran Tahun 2018

MENARAnews, Padang (Sumatera Barat) – Setelah Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyampaikan Nota Penjelasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (9/3). Maka pada hari ini, senin (13/3) Rapat Paripurna DPRD dengan 2 agenda utama, yaitu penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Prov. Sumbar Tahun 2018 kembali digelar.

Dalam Rapat Paripurna ini, perwakilan masing-masing fraksi menyampaikan pandangann umum terkait tiga ranperda meliputi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Darah No. 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan, Rancangan Peraturan Daerah terkait Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda No. 1 tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Selanjutnya, terkait penetapan pokok-pokok pikiran tahun 2018, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim menyampaikan bahwa secara umum pokok-pokok pikiran DPRD dapat dimaknai sebagai cara pandang atau masukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (DPRD) terhadap  arah kebijakan pembangunan daerah yang akan ditampung dalam RKPD, dapat juga dimaknai sebagai usulan kegiatan aspirasi masyarakat dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“RKPD yang akan dibentuk tentu saja harus memperhatikan program prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, serta capaian target kinerja pembangunan daerah pada tahun sebelumnya,” Jeleas Hendra

“Sementara itu, untuk kegiatan prioritas pembangunan daerah diperoleh dari hasil pelaksanaan reses, kunjungan kerja, rapat kerja, hearing, serta masukan lainnya yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD,” sambungnya.

Dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan DPRD dari tahun 2016 sampai awal 2017, kata Hendra, maka dapat ditrangkum dan dirumuskan pokok-pokok pikiran DPRD Sumbar, meliputi arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2018, terutama pada sektor pendidikan yang diarahhkan untuk mewujudkan rata-rata lama sekolah 8,54 tahun, IPM dan IPK untuk semua tingkatan sesuai dengan target yang selalu ditetapkan dalam RPJMD.

Selanjutnya, sambung Hendra, dalam bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan rata-rata usia harapan hidup, angka kematian ibu melahirkan, serta meningkatkan IPM Sumbar menjadi 71,27.

Sementara itu, terkait pembangunan aspek tata kelola keuangan daerah, pemerintah perli memberikan perhatian yang lebih serius pada peningkatan kualitas pengawasan internal.

“Peningkatan kualitas pengawasan internal diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan daaerah dapat lebih daik dan terhindar dari permasalahan hukum dikemudian hari,” ungkapnya.

Pada akhirnya arah kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tersebut akan menjadi satu kesatuan yang nantinya akan menjadi pokok-pokok pikiran DPTD Provinsi Sumatera Barat tahun 2018, pungkasnya. (MP)

Comments
Loading...