Rapat Kerja Komisi II DPRD Prov. Sumbar dengan Distanhorbun Bahas SE Gubernur

MENARAnews, Padang (Sumatera Barat) – Surat Edaran (SE) Gubernur tentang Dukungan Gerakan Percepatan Tanam Padi yang mendapatkan berbagai penolakan dan resistensi dari masyarakat khususnya petani, mendorong Komisi II sebagai perwakilan rakyat untuk mengundang Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Provinsi Sumbar dalam Rapat Kerja guna membahas segala permalasahan kaitannya dengan SE Gubernur tersebut.

Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Yuliarman meminta Kepala Dinas Distanhorbun untuk menjelaskan substansi dan urgensi terbitnya SE tersebut.

“Disini kami ingin mengetahui dan mendalami substansi serta urgensi sampai dikeluarkannya SE Gubernur terkait Dukungan Gerakan Percepatan Tanam Padi, agar kami juga dapat menjelaskan kembali kepada masyarakat,” kata Yuliarman.

Selanjutnya, Sekretaris Komisi II, Nofrizon memberikan pendapat bahwa sebaiknya pelaksanaan SE tersebut ditunnda, agar dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan dinas dan bupati/walikota setempat sebelum benar-benar dilaksanakan. Penundaan didasarkan pada kondisi lahan pertanian yang tidak sama luasnya di setiap daerah.

“Yang perlu dikoordinasikan adalah kesiapan kepala daerah serta pandangan kepala daerah terkait situasi lahan diwilayahnya,” terang Nofrizon.

Sementara itu, Anggota Komisi II, Zalman Zaunit juga meminta untuk dapat membicarakan terlebih dahulu rencana Gerakan Percepatan Tanam Padi tersebut dengan memperhatikan kondisi lahan di setiap kabupaten dan Kota. Dan untuk kemudian hari diharapkan kepada dinas terkait agar berkoordinasi dan menimbang secara matang sebelum membuat suatu kebijakan.

Menanggapi pertanyaan dari Komisi II, Kepala Distanhorbun Provinsi Sumatera Barat, Candra menyamapaikan bahwa tujuan dari lahirnya SE adalah dalam rangka percepatan penguatan ketahanan pangan dengan menggenjot produksi pertanian. Dengan pengolahan lahan berkelanjutan, produksi padi masyarakat petani akan meningkat.

“SE tersebut adalah SE dari Dinas Distanhorbun yang ditandatangani oleh Gubernur untuk dapat mempercepat penguatan ketahanan pangan di Sumbar,” Kata Candra

SE tersebut, lanjut Candra, juga dimaksudkan agar seluruh lahan pertanian yang ada menjadi lahan produktif, sehingga lahan yang sekiranya tidak diolah oleh masyarakat petani akan dikerjasamakan pengelolaannya melalui UPT Pertanian di wilayah masing-masing dan TNI dengan pola bagi hasil.

“Langkah yang kami lakukan bertujuan untuk dapat mengggenjot pemanfaatan lahan bukan untuk mengambil alih lahan masyarakat petani,” pungkasnya. (MP)

Comments
Loading...