Rakornas Kelitbangan Bahas Isu Kehutanan dan Pemindahan Pemerintahan Menguat

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri ) Dodi Riyadmadji, mengatakan selain isu tentang pengelolaan dan pemanfaatan kehutanan, lalu isu daerah, maka isu terkait dengan pemindahan ibukota pemerintahan ke Kalteng, khsususnya ke Kota Palangka Raya, bakal menjadi topik untuk dibahas oleh para peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Penelitian dan Pengembangan (Kelitbangan) tahun 2017 di Kota Palangka Raya.

“Setidaknya ada tiga topik yang menjadi isu utama Rakornas, selain isu kehutanan maupun isu daerah, maka yang tak kalah pentingnya isu terkait pemindahan ibukota pemerintahan ke ibukota Provinsi Kalteng, yakni Palangka Raya,”ungkapnya, Rabu (15/3), saat ditemui di Swissball Hotel Danum Palangka Raya.

Menurutnya isu pemindahan ibukota pemerintahan, tidak lain untuk menanggapi pernyataan politisi Presiden RI Joko Widodo pada saat menghadiri puncak Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) belum lama ini di Kota Palangka Raya, dimana Presiden sempat menyinggung  lagi soal wacana pemindahan ibukota pemerintahan, yakni bagaimana kalau Kalteng  dipercaya menjadi  sebagai daerah dari ibukota pemerintahan.

Untuk kegiatan Rakornas kelitbangan tentunya kata Dodi, isu tersebut menjadi sangat penting, karena erat kaitannya dengan apa yang ingin didapat dari kegiatan tersebut dalam sebuah bahasan yang menghasilkan sebuah kajian mendalam.

“Banyak asumsi, kenapa Kalteng dinilai layak menjadi ibukota pemerintahan, pertama potensi terjadinya bencana sangat minim. Dilain sisi, faktor geografis yang strategis membuat Kalteng dianggap tepat sebagai pusat pemerintahan. Ini menjadi menarik untuk dibahas, bahkan menjadi perspektif dan bagian inovatif ketika ingin melakukan pengambilan keputusan, “ujarnya.

Untuk melihat ketepatan tersebut, tambah dia, maka perlu dibahas dikaji lagi berbagai pembahasan, baik soal bagaimana ketersediaan lahan, penataan  hingga  bagaimana pengelolaan dan pengembangan. Semuanya Ini menjadi catatan yang bisa dipertimbangkan disamping hal-hal yang dianggap perlu untuk diperhatikan apabila Kalteng dianggap mampu menjadi ibukota pemerintahan

Sedangkan yang terkait  dengan pengelolaan hutan, lanjut Dodi, maka topik Rakornas adalah, perlunya penerapan inovasi di bidang pengelolaan hutan yang melibatkan kearifan lokal.

“Perlu dipikirkan juga, hutan merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga. Selain itu pengelolaan hutan tentu berbeda di setiap daerah antara daerah satu dan yang lainnya, termasuk dalam hal penanganan kebakaran hutan dengan ketebalan gambut di masing-masing daerah. Sisi lainnya, jika ditinjau dari aspek penelitian bagaimana hutan bisa menghasilkan produk tetapi dengan tidak merusak alam, namun bisa mensejahterakan,” terangnya.

Ia juga menyinggung terkait dengan belum tuntasnya permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW), seperti yang dialami Kalteng, dimana bagi BPP, kejelasan RTRWP menjadi sangat penting.”Tentunya dalam Rakornas kali ini, hal tersebut sangat penting juga untuk dibahas. Dengan kata lain dalam mendukung program pemerintah, maka terlebih dahulu aspek tata ruang wilayah juga menjadi indikator yang tak kalah pentingnya,”ucapnya.

Dodi juga menjelaskan, bahwa  dalam amanat  UU 23 tahun 2014, sangat jelas bahwa semua daerah otonom perlu membentuk Badan Litbang daerah, yang diharapkan mampu menghasilkan pejabat peneliti yang mumpuni dalam mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik “Setelah rakor ini dibahas diharap ada fasilitasi secara terprogram,”tandasnya.

Ditempat yang sama Wali Kota Palangka Raya, HM.Riban Satia mengharapkan, ada manfaat penting yang didapat dari pelaksanaan Rakornas Kelitbangan, terutama mampu menghasilkan  kondisi  kelembagaan Litbang bagi suatu daerah, maupun kajian tentang sumber daya manusia maupun sumber daya alam (SDM/SDA).

Adapun Rakornas Kelitbangan mengambil tema Optimalisasi Peran BPP dalam Mendorong Inovasi Daerah dan Pemanfaatan Potensi Kehutanan Berbasis Kearifan Lokal. Rakornas yang dipusatkan di Swissbell Hotel Danum itu sendiri dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pada Rabu malam (15/3). Selain dihadiri Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, serta dihadiri pula sejumlah Menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo lainnya maupun ratusan peserta Rakornas dari berbagai daerah di Indonesia.(AF)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...