Presiden KSPI Hadiri Pembukaan Munas ke-V FSP Farkes Reformasi

MENARAnews, Semarang (Jateng) – Presiden Konfederasi Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal hadir dalam pembukaan Musyawarah Nasional ke-V FSP Farmasi dan Kesehatan (Farkes) Reformasi di Hotel Metro Semarang, Minggu (26/03/2017). Dalam kesempatan ini, Said Iqbal menyampaikan materi workshop tentang isu dan gerakan perjuangan buruh di hadapan 200 perwakilan dari seluruh Indonesia.

Menurut Said Iqbal, Lahirnya PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan oleh Presiden Joko Widodo melalui paket kebijakan ekonomi nomor keempat merupakan bukti ketidakberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan buruh.

“PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan harus dicabut atau direvisi, karena kenaikan upah minimum tahun 2017 yang sebesar Rp 130.0000 sampai dengan Rp 260.000, apabila dikonversikan ke dolar sebesar US$ 10 sampai dengan US$20, dimana nilainya hanya sebesar satu kebab jika kita pergi ke Jenewa atau Hongkong,” jelas Said Iqbal.

Selain itu, Said Iqbal juga menyampaikan bahwa pengaturan upah minimum hanya ada di negara komunis, dimana pemerintah berani mengendalikan pengupahan di negaranya.

“Bagi kita, hanya negara komunis yang upah buruhnya dikendalikan oleh negara. Dimana Dewan Pengupahan tidak lagi berfungsi, dan hak berunding serikat buruh dihilangkan,” tambahnya.

Lebih lanjut menurut Said Iqbal, yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Metal Seluruh Indonesia (FSPMI) dan merupakan salah satu anggota International Labour Organization (ILO), Munas ke-V Farkes Reformasi KSPI diharapkan mampu menghasilkan sebuah rekomendasi sekaligus tindakan perjuangan terkait isu-isu perburuhan, sehingga dapat mensejahterakan kaum buruh.

“Selain isu tentang upah, permasalahan Freeport juga menjadi penting bagi kaum buruh. Selama ini pemerintah hanya berdiskusi mengenai kepentingan para pemilik modal, terkait divestasi 51 persen ataupun pengubahan Kontak Karya menjadi IUPK. Namun pemerintah tidak pernah membicarakan nasib buruh dan bagaimana cara pemerintah melindunginya,” tegas Said Iqbal.

Oleh karena itu, Said Iqbal mengatakan, KSPI akan terus melakukan lobi-lobi kepada seluruh stakeholder yang berkaitan dengan kaum buruh. Bahkan menurutnya, KSPI akan mempersiapkan langkah politik pada Pilpres 2019, karena Presiden yang terpilih sangat menentukan nasib kaum buruh.

“Kita akan mempersiapkan langkah politik di Pilpres 2019, karena hal itu menjadi penting bagi kaum buruh. Kita akan memilih Presiden yang mau berpihak pada kepentingan kaum buruh,” jelasnya.

Seperti diketahui, Munas ke-V FSP Farkes Reformasi ini dilaksanakan pada 26-28 Maret 2017 di Kota Semarang, untuk membahas rencana strategis kedepannya. Pada Munas kali ini, FSP Farkes Reformasi mengambil tema “Mewujudkan Serikat Pekerja yang Cerdas dan Kuat Melalui Kemandirian dan Profesionalisme”. (da)

Editor: N. Arditya

Comments
Loading...