Pemprov Kalteng Bahas Regulasi Penanganan Karhutla

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Sebagai dasar untuk melakukan pencegahan serta penanganan terjadinya Kebakaran Hutan dan Hutan (Karhutla). Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng memerlukan adanya regulasi atau aturan yang mengatur sebagai dasar untuk melakukan hal tersebut.

Oleh sebab itu, dalam rangka pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebun di wilayah Kalimantan Tengah. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Melakukan rapat identifikasi kebutuhan produk hukum Ranperda Karhutla.

Kepala BPBPK Kalteng, R.Syahril Tarigan ketika diwawancarai Menaranews.com menyampaikan, tujuan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengidektifikasi Peraturan-Peraturan yang dibutuhkan dan juga mengidentifikasi peraturan-peraturan yang saling menunjang nantinya.

“Dengan harapan peraturan yang dikemukakan nantinya semua bermuara kepada penguatan dan efektivitas penanganan dan Penanggulangan Karhutla termasuk semua perencanaanya” jelas Syahril Tarigan kamis (16/03) di salah satu Hotel di Kota Palangka Raya.

Dari hasil rapat tersebut, ujarnya telah teridentifikasi atau ditemukan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang saat ini masih berproses di DPRD Kalteng. Sudah mulai terlihat ada beberapa aturan turunan seperti Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) yang akan disusun 6 bulan setelah Raperda tentang Karhutla disahkan.

Berdasakan hasil pantau dilapangan, ada beberapa Pergub yang akan dibuat setelah Raperda Karhutla disahkan yakni Pergub Rancangan Induk Pengendalian Pengendalian Karhutla (Rencana Mitigasi dan Rencana Pemulihan.red), Pergub Pembukaan Lahan dengan Cara Tradisional, Pergub Sistem Komunikasi (rencana Kontijensi, operasi dan penetapan status.red), Pergub SOP Perusahaan.

“Termasuk dibahas bagaimana melakukan pengawasan terhadap peralatan di perusahaan perkebunan. Jadi ini sebagai bahan masukan kepada Kepala Daerah selaku pimpinan untuk membuat peraturan-peraturan yang dibutuhkan” jelasnya menambahkan.

70 Persen Kebakaran Terjadi Lahan Gambut dan 30 Persen di Lahan Mineral

Syahril juga tidak menepis adanya data satu Narasumber dari USIAD Lestari Indonesia Fatkhurohman bahwa 70 persen kebakaran lahan terjadi di kawasan gambut, dan 30 persen terjadi di kawasan lahan mineral. Ketika disinggung terkait adanya kebiasaan masyarakat mumbuka lahan dengan cara membakar kecenderungan di lahan mineral dan bukan membuka di lahan gambut.

Dalam artian, apakah kebakaran hutan dan lahan terjadi selama ini sepenuhnya disebabkan oleh masyarakat khususnya petani yang membuka lahannya dengan cara membakar dimana data menyebutkan, kebakaran yang terjadi lebih banyak berada di kawasan lahan gambut. Sementara fakta yang terjadi, perusahaan sendiri perkebunannya tidak hanya berada di kawasan lahan mineral saja, akan tetapi juga di lahan gambut.

Apakah dimungkinkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng nantinya juga akan memperbolehkan khusus masyarakat petani untuk membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya lebih dalam lagi, Hal itu menunggu Raperda sudah disahkan.

“Kalau kita lihat persentasenya itu fakta ya yang diambil dari hasil kompulasi. Memang masyarakat khusus petani di Kalteng perlu membuka lahan untuk keperluan sandang dan pangan, tentunya bagaimana nanti kedepan Pemerintah Daerah merumuskanya.” tutupnya.(arli)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...