Pemkab Pandeglang Desak Pemprov Publis Kajian Penutupan PT. TFJ

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Pemerintah Kabupaten Pandeglang mendesak agar Pemprov Banten mempublikasikan hasil kajian terkait pencabutan izin PT. Tirta Freshindo Jaya (PT. TFJ) yang telah diterbitkan pada beberapa waktu lalu. Mengingat, pendirian anak perusahaan PT. Mayora Grup itu mendapat respon pro dan kontra dari masyarakat.

Pelaksana Jabatan (Pj) Sekretaris Daerah Pandeglang, Ferry Hasanudin mengatakan, meski Pemkab Pandeglang mendukung adanya perusahaan air mineral itu, namun Pemkab tidak mempersoalan pencabutan izin PT. TFJ. Hanya saja, Ferry menginginkan agar kajian Pemprov ketika memutuskan pencabutan izin PT. TFJ, dipublikasikan kepada masyarakat luas. Dengan demikian, pihak yang mendukung adanya industri air mineral di Pandeglang, memahami keputusan Pemprov.

“Kajian dan alasan pemprov mencabut izin harus dipublikasikan. Karena ada dua pihak yang harus diberi pemahaman, terutama bagi pihak yang mendukung. Kalau kajian itu secara ilmiahnya bisa dipertanggungjawabkan, maka harus dipublikasikan oleh Pemprov,” desak Ferry kepada Wartawan, Jumat (17/3/2017).

Lebih jauh dirinya mengungkapkan, meski keputusan Pemprov itu terkesan mengecewakan, lantaran Pemkab berharap adanya penyerapan pendapatan bagi daerah dan tenaga kerja dari hadirnya perusahaan tersebut, namun Pemkab tetap menghormati keputusan Pemprov. Namun sayangnya tambah Ferry, Pemkab Pandeglang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pencabutan izin.

“Ini memang menjadi kewenangan provinsi terkait pertambangan. Apapun keputusan provinsi kami hargai meski sejak awal kami mendukung adanya pendirian pabrik itu. Tetapi lebih baik kami dilibatkan dalam keputusan pencabutan izin, mengingat ada dua pihak, yang mendukung dan menolak,” terang Ferry.

Adapun tindak lanjut terhadap keberadaan PT. TFJ yang sudah mendirikan beberapa bangunan di lokasi pabrik, Ferry belum dapat menyampaikannya. Sebab, hingga kini hasil resmi menyangkut pencabutan izin dari Pemprov Banten belum diterima.
“Untuk tindaklanjutnya kami belum tahu, di keputusan itu ada butir apa saja. Karena sampai sekarang kami belum menerima surat resmi pencabutan izin, saya tahu hanya dari media,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPRD Pandeglang tersebut. (Kr)

 

Editor: Irdan

Comments
Loading...