Pemkab Klaim Penyusunan LKPD Tahun Ini Lebih Baik

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Inspektorat mengklaim jika Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016 telah dirampungkan. Rencananya, pada Jumat (31/3/2017) seluruh berkas LKPD akan diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang, Iis Iskandar mengungkapkan, sebagai bentuk komitmen untuk memperbaiki penilaian BPK atas LKPD Pandeglang, pihaknya telah jauh-jauh hari menyiapkan syarat pendukung yang perlu diserahkan.

“Kami melakukan review LKPD. Jadi mekanisme semua sudah kita tempuh. Segala berkas telah disiapkan agar tidak menjadi catatan,” tutur Iskandar, Kamis (30/3/2017).

Dirinya menyebutkan, penyusunan LKPD pada tahun ini secara keseluruhan dinilainya lebih baik dibanding tahun sebelumnya, seperti menyangkut administrasi keuangan dan barang. Termasuk kata dia, perencanaan dari masing-masing SKPD yang mulai menunjukkan peningkatan. Perbaikan itu, terlihat dari early warning system dan fungsi pendampingan dari Inspektorat yang berjalan baik.

“Insya Allah kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, LKPD tahun ini lebih baik. Memang masih ada kelemahan di masing-masing SKPD. Biarpun masih ada kekurangan, namun bisa ditutupin dengan fisik. Yang menjadi sorotan, soal penyusunan di SKPD yang besar anggarannya seperti Dinkes, Dindikbud, dan Pekerjaan Umum,” terangnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Ramadani menambahkan, LKPD dari masing-masing SKPD telah selesai disusun sejak Rabu kemarin. Saat ini pihaknya tengah menggandakan berkas LKPD yang tebalnya sekitar 500 lembar, sebelum diserahkan ke BPK pada Jumat siang.

“LKPD sudah selesai sejak kemarin. Saat ini kami sedang proses penggandaan. Besok diagendakan penyerahan ke BPK pukul 13.00 WIB. Selain LKPD, kami juga menyerahkan 7 berkas lainnya, LRA (Laporan Realisasi Anggaran), LAK (Laporan Arus Kas), LPSAL (Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih), LO (Laporan Operasional), LPE (Laporan Perubahan Ekuitas), Neraca, dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan),” Ramadani menjabarkan.

Ia pun optimis bahwa Laporan Keuangan Pemkab tahun ini akan naik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Mengingat pihaknya telah berupaya maksimal dalam melengkapi penyajian LKPD, dengan meminta pendampingan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), konsolidasi ke semua SKPD, termasuk meminta arahan dan pembinaan ke tim audit BPK.

“Penyajian tahun ini lebih baik karena lebih lengkap, kami ungkapkan semuanya di CALK. Makanya di CALK lebih tebal. Kami upayakan maksimal, karena sudah 2 bulan lembur. Maka kami berharap naik kelas, yang penting upaya kita sudah maksimal dengan segala upaya,” ungkap pria berkacamata ini seraya menyebutkan bahwa opini BPK akan diumumkan pada akhir Mei mendatang.

Adapun yang masih menjadi perhatiannya, yakni persoalan sertifikat tanah milik Pemda. Karena diakuinya, masih banyak aset tanah yang belum memiliki legalitas. Akan tetapi, dalam hal ini menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sedangkan persoalan aset barang, mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) itu menyebutkan telah selesai didata.

“Memang masalah aset menjadi catatan. Tetapi kita sudah lakukan koreksi perbaikan. Tinggal sedikit lagi belum selesai, sekitar 28 persen. Namun itu lebih banyak menyangkut sertifikasi tanah dan sengketa. Tetapi itu kan kewenangan BPN,” tutup Ramadani. (Kr)

 

Editor: Irdan

Comments
Loading...