Pemkab Batara Adakan Rapat Penegasan Tata Batas Antar Kabupaten

MENARAnews, Muara Teweh (Kalteng) – Pemerintah Kab. Batara meminta kepada pemerintah Provinsi agar Tata batas antara Kabupaten Batara dengan Kabupaten Barito Selatan, Kapuas, dan Murung Raya, supaya dikaji ulang. Hal itu terungkap dalam rapat kerja tata batas Kabupaten di aula rapat Sekretariat Daerah Batara, Kamis (9/3) sore.

Rapat penegasan dan penetapan tata batas wilayah di Muara Teweh merupakan lanjutan dari rapat tingkat provinsi yang digelar 2 Februari 2017, lalu. Rapat  dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan Hendro Nakalelo, Asisten Administrasi Fauzul Risma, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Suginato Panala Putra, Kepala BPN Barut Handra Aledo Roykepioh dna undangan lainnya.

“Saya menugaskan kepada tim dari Kab. Batara, agar membuat surat kepada Gubernur Kalteng untuk meninjau kembali Surat Keputusan tentang tata batas dan persetujuan pembentukan tim independen,” kata Bupati Batara Nadalsyah di hadapan peserta rapat.

Menurut Nadalsyah, pengkajian ulang masalah tata batas sangat penting. Sebab, tim independen bertugas meninjau langung tata batas di lapangan sesuai dengan kajian yuridis, teknis dan memperhitungkan aspek sosiologis, historis, geografis, aspek pemerintahan. “Saya berharap, tim tata batas dan tim independen bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat akar rumput,” pintanya.

Diketahui, sengketa tata batas Kabupaten Batara dengan Kabupaten Murung Raya menyangkut klaim di Km 63 (daerah menara Telkom). Sedangkan dengan Kabupaten Kapuas, masalah tata batas berada di patok 5, patok 6 Desa Bohot dan  wilayah Sungai Sepayang yang bermuara ke Desa Lemo. Adapun dengan Kabupaten Barsel, permasalahan terjadi di wilayah Desa Batu Raya dan Desa Tapen Raya. (Adr)

Editor: Hidayat

 

Comments
Loading...