Pemilihan 108 Kades Belum Jelas, Pemkab Tunggu Instruksi Pemprov Banten

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 108 desa yang ada di Pandeglang belum diketahui pelaksanaannya. Sedianya, Pilkades serentak akan dilakukan pada tahun ini. Namun, belum diterimanya tembusan dari Pemerintah Provinsi Banten menyangkut informasi tahapan Pemilihan Gubernur, membuat jadwal Pilkades masih menggantung. Alasannya, meski KPU Banten telah menetapkan Pasangan Calon yang unggul, namun proses tahapan masih berjalan lantaran adanya gugatan yang diajukan oleh Paslon lainnya.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Mujani Nur Ependi menerangkan, berdasarkan aturan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menjelaskan jika masih ada tahapan Pemilu ditingkat lebih tinggi masih berlangsung, maka Pemilu dibawahnya tidak boleh diselenggarakan hingga diputuskan bahwa tahapan Pemilu diatas telah selesai.

“Kesimpulan dalam Undang-undang itu kan dikatakan setelah wilayah kondusif kembali dan stabilitas politis wilayah sudah aman baru bisa dilaksanakan. Maka itu menjadi pertimbangan kami dalam hal stabilitas wilayah pada saat perumusan langkah-langkah pelaksanaan Pilkades,” ujar Mujani, Selasa (14/3/2017)

Meski demikan, Mujani memastikan bahwa Pilkades tingkat Kabupaten Pandeglang tetap dilaksanakan pada tahun ini karena sudah diagendakan sejak lama. Hanya saja, DPMPD belum bisa memastikan bulan pemungutan suara.

“Pilkades akan dilaksanakan pada tahun ini karena sudah ditetapkan bahwa tahun 2017 merupakan Pilkades serentak se-Indonesia. Karena dalam ketentuan, dalam kurun waktu 6 tahun, ketika dimunculkan Pikades serentak, Pandeglang telah menepatkan tahun, 2015, 2017, dan 2019,” jelasnya.

Persiapan Pilkades sedikitnya membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan 38 tahapan. Dari 108 desa yang akan menjalani Pilkades, 10 diantaranya akan habis masa jabatan pada bulan Mei mendatang. Jika sampai bulan Mei jadwal Pilkades belum juga ditentukan, maka desa yang habis masa jabatannya akan dijabat oleh Pejabat Sementara (Pjs) yang berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Butuh waktu minimal 3 bulan untuk mempersiapkan Pilkades karena ada 38 tahapan, mulai dari pembentukan panitia, sosialisasi, dan Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih),” tutur Mujani.

Ia menyebutkan, anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkades sekitar Rp 25-30 juta per desa. Anggaran itu disisihkan dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Akan tetapi, Mujani belum dapat menyebutkan angka bantuan pelaksanaan Pilkades dari APBD Kabupaten Pandeglang.

“Belum diketahui anggaran dari Pemkab, namun anggaran yang diambil dalam APBDes, rata-rata dialokasikan sekitar Rp 25-30 juta,” terangnya.

Sambil menunggu keputusan dari Pemprov Banten lanjut Mujani, pihaknya kini tengah melakukan pendataan agenda yang bisa diefisiensikan untuk menekan biaya produksi pelaksanaan Pilkades.

“Kini kami tengah merencakan tahapan yang bisa diefisienkan, contoh dalam hal Pantarlih, didata kegiatan apa saja yang bisa dilakukan dalam agenda Pantarlih. Mudah-mudahan rumusan yang dilakukan, bisa mengefesiensikan kegiatan, waktu, tenaga, dan keuangan,” beber Mujani. (Kr)

 

Editor: Irdan

Comments
Loading...