Muhammad Abdullah: Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe Usulan Pemerintah Aceh

MENARAnews, Banda Aceh (Aceh) – Wacana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Arun Lhokseumawe muncul saat pertemuan antara Pemerintah Aceh dengan Menteri Koordinator Kemaritiman, Indroyono, pada tangal 12 Mei 2015 di Banda Aceh dan diikuti dengan pertemuan selanjutnya tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta yang juga dihadiri oleh Wali Nanggroe. Hal ini disampaikan oleh wakil ketua Panitia Tim Percepatan Pembangunan KEK Arun Lhokseumawe Muhammad Abdullah saat jumpa pers di Banda Aceh,Rabu (15/3)

Dari pertemuan tersebut tambahnya,ada dua hal penting yang dicapai pada pertemuan tgl 21 Mei 2015 tersebut.

“Pertama Menteri Koordinator Kemaritiman menyetujui konsep Pemerintah Aceh memanfaatkan dan mengelola aset eks Kilang LNG Arun secara terpadu dalam satu kesatuan yang tidak dipisah-pisahkan,sebagai modal awal bagi pemerintah Aceh untuk membangunan dan mengembangkan menjadi kawasan yang terpadu, Kedua Menkomar menyarankan agar pengelolaan tersebut menggunakan payung hukum Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sekaligus menunjuk Kementrian Perindustrian untuk mengkoordinir pengusulan KEK dan atas pertimbangan percepatan pengusulan, yang diharapkan selesai dalam bulan Oktober 2015, Pemerintah Aceh menyetujui usulan Menkomar ini,” terangnya.

Selanjutnya, sebagai hasil kunjungan lapangan ke kawasan Industri di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, Indroyono menyarankan agar industri strategis lainnya yang berlokasi di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara, termasuk PT. PIM, PT. KKA, PT. AAF, dan PF. Pelindo I, juga dimasukkan ke dalam kawasan KEK yang akan dibentuk. Pemerintah Aceh menyetujui usulan ini sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku untuk penctapan KEK.

Dikatakannya Rencana pengembangan KEK diperkuat dengan terlaksananya pertemuan pada tanggal 7 Agustus 2015 antara Pemerintah Aceh beserta Wali Nanggroe dengan Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh beberapa menteri yang terkait.

“Pada kesempatan tersebut Presiden menyetujui konsep Pemerintah Aceh untuk menjadikan aset eks kilang LNG Arun sebagai modal awal bagi Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam Badan Usaha Pengelola KEK Arun Lhokseumawe,” paparnya.

Dijelaskannya,aset eks kilang LNG Arun tetap menjadi milik negara dibawah LMAN, namun pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Aceh (beserta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Pemerintah Kota Lhokseumawe) melalui Badan Usaha Pengelola Kawasan KEK Arun Lhokseumawe dengan konsep kerjasama Pemanfaatan Aset.

Namun menurutnya, kebijakan tersebut berubah setelah Gubernur Zaini Abdullah mengambil cuti, sehingga tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu PLT Gubernur saat itu menarik kembali pengusulan oleh pemerintah Aceh dan merekomendasikan Konsorsium yang dipimpin oleh Pertamina sebagai pengusul KEK.

“Hal ini jelas melemahkan posisi Pemerintah Aceh mendapatkan hak kelola KEK,” pungkasnya.

Pada jumpa pers ini hadir juga Ketua Panitia Tim Percepatan Pembangunan KEK Arun Lhokseumawe Fahrul SyahMega,Wakil ketua Muhammad Abdullah, Fathurrahman dan Fuad yang merupakan anggota tim percepatan pembangunan KEK Arun Lhokseumawe.Hadir juga perwakilan dari Ormas KAMMI dan sejumlah awak media.

Comments
Loading...