Masih Belum Bisa Bedakan Mana Kewajiban Desa dan Kabupaten

MENARAnews, Sampit (Kalteng) – Permasalahan di pemerintah desa bukan hanya terhadap lemahnya sumber daya manusia saja, akan tetapi masih banyak aparat desa yang belum bisa bedakan mana pembangunan yang menjadi kewajiban desa dan mana yang menjadi kewajiban kabupaten.

“Masih banyak yang belum paham, mana harusnya menjadi kewajiban desa dan mana kewajiban kabupaten,”kata Ketua DPRD Kotim, Jhon Krisli, Selasa (14/3/2017).

Dikatakan Jhon setelah adanya UU Otonomi Desa ada kucuran dana dari pemerintah daerah dan dari pemerintah pusat yang total nilainya tiap desa mencapai miliaran rupiah. Dari itu menurut Jhon harusnya desa tidak lagi mengandalkan pembangunan desa menggunakan anggaran dari kabupaten.

Karena sudah punya anggaran sendiri. Bahkan anggaran itu digunakan untuk mendukung infrastruktur di desa, seperti pembuatan jalan, jembatan atau peningkatan saran dan prasarana air bersih.

“Jangan lagi jembatan desa rusak masih minta anggaran dengan kabupaten, itu bagiannya anggaran desa, gang rusak perbaiki gunakan dana itu, karena dana tersebut dialokasikan memang untuk itu,” tegas Jhon.

Jhon berharap anggaran yang ada bisa terealisasi dengan baik. Agar pembangunan di desa bisa berjalan dengan baik. Beda hal menurut dia saat alokasi dana desa dan dana desa belum diterima oleh desa dengan nilai yang cukup besar tersebut, sehingga saat ini tidak ada alasan lagi.(kontributor)

Editor: Hidayat

 

Comments
Loading...