http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Maraknya Minimarket, KPPU RI Berikan Saran Ini Kepada Pemko Palangka Raya

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Menjamurnya minimarket di Kota Palangka Raya yang berpotensi mengganggu mata pencaharian pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di wilayah tersebut tidak hanya mendapat sorotan dari beberapa anggota DPRD Kota Palangka Raya saja, akan tetapi mendapat soroton dari Pemerintah Pusat.

Persoalan itu mengemuka ketika Pemerintah Pusat melalui Lembaga terkait yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI melakukan sosialisasi ke sejumlah pelaku usaha di wilayah Kalimantan Tengah senin (06/02), di Hotel Aquarius Kota Palangka Raya.

Dimana ketika itu, Beta Sayilendra selaku Anggota DPRD Kota Palangka Raya turut hadir dalam kegiatan serta menyampaikan, tidak teraturnya jarak dan waktu operasional yang diberlakukan minimarket saat ini sudah menjadi persoalan yang serius.

“Selain terjadinya persaingan yang tidak sehat, kita juga melindungi pelaku usaha mikro kecil khususnya di Kota Palangka Raya bila dibandingkan dengan toko-toko modren. Bahkan hal ini sudah beberapa kali kita tindaklanjuti, termasuk memanggil Pemerintah Kota,” ujar Beta Sayilendra.

Hal ini ujarnya, sudah menjadi atensi dan perhatian pihak legislatif untuk mencari solusi permasalahannya. Meski di satu sisi tidak bermaksud menutup investasi dari luar, tapi di sisi lain dapat melindungi pelaku usaha kecil.

Menanggapi Informasi yang sudah disampaikan, KPPU RI melalui Anggota Komisioner, Kamser Lumbanradja menyampaikan, jika persoalan itu merupakan alasan atau keinginan Pemerintah Daerah untuk menarik investor dari luar.

“Jangan lupa investor di seluruh dunia itu tidak suka jika sebuah wilayah atau negara Low Investmen nya rendah, justru investor menginginkan negara atau wilayah yang Low Investmen nya tinggi,” jelas Kamser Lumbanradja ketika diwawancarai usai kegiatan.

Jika suatu Daerah ada mengatur terkait regulasi mengenai hal tersebut seperti Peraturan Gubernur (Pergub), atau Peraturan Daerah (Perda), katanya kembali, apakah aturan itu sudah dilakukan apa tidak. Jika dilakukan, pertanyaannya kembali, apakah sudah dilakukan dengan betul apa tidak.

Disinggung mengenai adanya indikasi pembiaaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, menurutnya lebih dalam tidak demikian dengan alasan minimarket yang dibangun pasti memiliki ijin.

“Jadi tidak mungkin ada pembiaran. Perlu dicek sama-sama apakah di Palangka Raya sudah ada Perda yang mengatur terkait jarak Pembangunan Minimarket, jam oprasional dan lain sebagainya. Kalau belum ada, dengan dasar apa Ijin diberikan?” pungkasnya menambahkan.

Misalnya saja ijin yang diberikan tidak memiliki dasar, dapat diartikan merupakan kebijakan diskresi atau adanya kekosongan hukum. Akan tetapi kebijakan diskresi tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan.

Dia memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah khususnya Kota Palangka Raya agar memberikan Ijin berdasarkan kajian dan tela’ah dengan baik, dimana harus ada payung hukum terkait pemberian ijin.

“Yang namanya diskresi tidak boleh melanggar aturan dong. Misalnya Perdanya masih alot dibahas tapi ada keluar ijin, mungkin ijin yang diberikan bersifat sementara barang kali ya. Begitu Perdanya selesai, harus menyesuaikan diri dong,” tutupnya.(arli)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,701PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.