Lagi Masalah Pelantikan, Pemprov Kalteng Dinilai Belum Paham Betul Sistem Merit

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Persoalan belum adanya Kepala Dinas di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pasca dilantiknya sejumlah pejabat, Jum’at (24/03), di Aula Rumah Jabatan Gubernur Kalteng kemarin, Mendapat tanggapan beberapa elemen masyarakat.

Salah satunya Ketua Lembaga Pemberdayaan Hukum dan Politik Harati Kalimantan Tengah, Donny Y. Laseduw, yang mengatakan bahwa pengambil kebijakan atau pembina Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengambilan kebijakan tersebut masih belum memahami betul Sistem Merit yang di atur dalam Undang-Undang No.5 tahun 2014 pada pasal 1 angka 22 tentang ASN.

Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen SDM Aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

“Itu harus diterjemahkan dalam rangka pengambilan kebijakan atau penempatan baik rekrutmen maupun promosi jambatan. Ini patut saya renungkan, kok orang menjabat di Dinas dikosongkan untuk dilelang?. Mungkin dengan alasan yang menjabat sudah di atas lima tahun. Tetapi saya rasa masih ada yang belum.” jelas Donny Y Laseduw, Kamis (30/03) di Palangka Raya.

Ia belum begitu mengerti, apa yang saat ini terjadi di sana. Bahkan ada yang lebih lima tahun masih tetap bertahanan, meski dirinya enggan menyebutkan nama pejabat bersangkutan. Belum lagi pejabat yang ditempatkan, latar belakangnya baik dari profesinalitas tidak sesuai dengan kebutuhan lembaga yang bersangkutan.

Ujarnya lagi, inilah akibat Sistem Merit tidak betul-betul dipelajari dan dijalankan dengan baik. Parahnya lagi, jelas Donny, surat keputusan yang sempat dia baca dan pelajari ketika SK tersebut di posting di Media Sosial, dibuat antara kepala, badan dan kaki tidak nyatu.

“Saya baca dari Postingan surat keputusan yang ada, tidak seharusnya seperti itu. Menurut saya itu lucu, karena apa?, konsepnya tidak seperti itu. Coba lah tanyakan aja ke Biro Hukum sana gimana konsep dari surat Keputusan tersebut. Mulai dari menimbang, memperhatikan sampai dengan substansi keputusan tidak nyatu,” jelasnya.

Dia berpendapat, situasi seperti ini pihak DPRD Kalteng tentunya tidak bisa diam, dan secepatnya harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pengecekan dengan tujuan mengetahui kebenarannya seperti apa, tentunya melakukan hal itu dengan menggunakan hak dan kewenanganya sebagai DPRD, yakni melakukan fungsi pengawasannya untuk meminta penjelasan dengan alasan begitu banyak Kepala Dinas dan Kepala Bagian yang di non-aktifkan, tidak menutup kemungkinan orang-orang tersebut mengeluh.

Kalau misalnya, dalam rapat dengar pendapat tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, DPRD ujarnya lebih dalam lagi, bisa melakukan rapat kerja dengan Gubernur Kalteng. Kalau nantinya rapat kerja ini ditemukan tanda-tanda, maka bisa saja nantinya dibentuk Panitia Khusus (Pansus) sesuai mekanisme di DPRD.

“Kemarin di dalam rapat gabungan, tampaknya DPRD Kalteng sudah menyusun itu,” ujar Donny.

Oleh sebab itu, dirinya juga menghimbau juga meminta kepada masyarakat untuk bersabar, karena hal ini sudah ditangani oleh pihak DPRD Kalteng. Jangan sampai mengambil langkah-langkah yang tidak produktif dan kondusif bagi daerah.

Disisi lain, Koordinator Wilayah KSBSI Kalteng, Karliansyah kepada Menaranews.com menyampaikan, misalnya saja Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) di Disnakertrans Kalteng ditempatkan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi atau sertifikasi dalam persoalan penyelesaian masalah HI.

“Ini sangat serius, jika orang yang ditempatkan pada bidang-bidang seperti ini tidak dari orang-orang yang betul-betul memahami dan memiliki legitimasi yang sama, maka tidak akan bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, dan tentu kita selaku Serikat Buruh dalam hal ini tidak menginginkan hal tersebut,” tutup Karliansyah.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...