Konflik PT. Freepot Indonesia dan Pemerintah Indonesia Membuat Pastor Jhon Jonga Angkat Bicara

MENARAnews, Jayapura (Papua) – Berlarutnya konflik PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia membuat salah satu tokoh Agama dan penggiat HAM Papua, Pastor Jhon Jonga angkat bicara.

Konflik kepentingan antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia sudah berlangsung selama beberapa bulan ini dan kini seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Asli Papua bersama masyarakat pendatang dari berbagai penjuru Nusantara yang telah bertahun-tahun hidup dan berinteraksi serta bersama-sama merajut kesetiakawanan di Tanah Papua. Mereka mulai merasa lelah, jenuh dan mulai muak melihat drama pertarungan kepentingan Freeport dengan Pemerintah Indonesia itu.

“Kami sangat meyakni bahwa Pertarungan ini bukan pertama-tama didasarkan atas kepentingan dan kemaslahatan Rakyat khususnya di Tanah Papua, tetapi pada kepentingan oknum atau kelompok pebisnis di Jakarta (termasuk merekaYang sedang berkuasa) yang berjuang mengotasnamakan rakyat dan kepentingan rakyat”katanya, saat di temui di Abepura Kamis (9/3/2017).

Saya merasa kalau kebijakan Pemerintah Jokowi tanpa melihat sejarah persoalan awalnya Papua maka akan lebih fatal dimana awalnya pemerintah Indonesia hanya berdialog dengan Australia tapi sekarang lain sama sekali maka jangan sampai Papua bisa-bisa Freeport diserahkan kembali kepada Adat.

“Masalah freeport ini juga masalah Indonesia tetapi lebih dari itu menyangkut masalah orang Papua yang bertahun-tahun mengalami kehancuran dan korban pelanggaran Ham dan itu tidak pernah selesai,”ucapnya.

Bahwa Freeport dulu dijual oleh Soekarno karena meminta kepada Amerika agar Papua tetap masuk di Indonesia, yang dibutuhkan sekarang adalah kebijakan yang adil untuk jadi dasar permasalan ini.

“Saya merasa terpanggil dimana saya lihat bahwa persoalan freeport bukan menyangkut masalah kecil saja tetapi menyangkut masalah besar Negara Indonesia karena Freeport sangat mempengaruhi persatuan Indonesia,” jelasnya.

Kita dukung pemerintah pusat agar anak Papua memimpin Papua seperti Jendral Polisi Papua yang asli anak Kamoro dan Gubernur sehingga saya pikir Pemerintah Pusat jangan bermain-main dimana pegawai Freeport ada ribuan yang dirumahkan atau PHK.

“Itu baru pegawai orang Papua dan potensi pelanggaran HAM akan besar karena gonjang-ganjing negosiasi sedang berlangsung dan harusnya negosiasi dengan orang Papua dan bukan negosiasi orang Pusat yang tidak tahu masalah di Papua,”katanya. (Surya).

Comments
Loading...