Komisi IV DPRD Sumbar Usut Keterkaitan Bencana Banjir dan Longsor dengan Izin Usaha Pertambangan

MENARAnews, Padang (Sumatera Barat) – Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kab. Limapuluh Kota tepatnya di Pangkalan sepekan yang lalu, yang menyebabkan sempat terputusnya akses dari Sumatera Barat menuju Pekanbaru membuat pemerintah daerah mencoba mengusut penyebab bencana tersebut. Untuk itu Komisi IV DPRD Sumbar mengundang Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rapat kerja dengan membahas persoalan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di Sumatera Barat khususnya di Limapuluh Kota.

Menurut Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat H. M. Nurnas, berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas ESDM terkait IUP di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan lokasi dari bencana banjir dan tanah longsor tersebut, tercatat bahwa jumlah IUP yang berada di Kecamatan Pangkalan merupakan terbanyak di Limapuluh Kota dan berada dipinggir jalan utama.

Untuk itu, Nurnas menyampaikan bahwa perlunya evaluasi baik dari Pemerintah provinsi maupun dinas terkait berkaitan dengan IUP tersebut, terutamanya bagi penambangan yang disinyalir merusak lingkungan dan berujung pada bencana alam.

“Kewenangan pengelolaan sumberdaya mineral saat ini didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU tersebut telah membawa perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan pemerintah dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi,” ungkap Nurnas.

Oleh karena itu, lanjut Nurnas, pemerintah provinis harus segera melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap IUP tersebut, terutamanya di daeerah yang rawan bencana. Untuk selanjutnya perlu adanya tindakan hukum dan sanksi apabila aktivitas penambangan terindikasi menjadi penyebab bencana alam.

Dalam menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas ESDM,  Herry Martinus menyampaikan bahwa sampai saat ini terdapat 6 IUP aktif yang berada di Kec. Pangkalan, dan ada 2 IUP yang bersentuhan dengan jalan raya dan disinyalir berada pada kawasan tanah longsor yang terjai sepekan yang lalu.

Untuk itu, saat ini pihaknnya terus melakukan evaluasi terhadap IUP yang bersangkutan untuk dapat menentukan tidakan lebih lanjut. Namun, dari Dinas ESDM juga mengalami berbagi kendala terkait pengawasan IUP, dikarenakan hal tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

“Adanya pembaharuan UU nomor 23 tahun 2014 dan PP nomor 18 tahun 2016 terkait pengawasan yang menjadi wewenang pemerintah pusatmenjadi kendala dalam penertiban dan pengawasan terhadap IUP yang telah memiliki izin resmi, karena pemerintah Provinsi tidak dapat mengambil tindakan secara langsung. Tetapi apabila IUP tidak resmi maka kewenangan bisa langsung dilimpahkan ke Pemrprov melalui Satpol PP dan Kepolisian.” Pungkasnya. (MP)

Comments
Loading...