Komisi IV DPRD Sumbar : Perlunya Sinkronisasi Ranperda Ketenagalistrikan dengan Aturan Lainnya

MENARAnews, Padang (Sumatera Barat) – Ranperda perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan yang selama sepekan dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar memasuki babak baru yaitu pembahasan dan konsultasi atas perubahan Ranperda tersebut.

Hal tersebutlah yang mendasari rapat awal pembahasan dan konsultasi Ranperda perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan yang dilakukan oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) provinsi Sumatera Barat.

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Mochklasin menyampaikan bahwa sinkronisasi perlu dilakukan terutama terkaait aturan mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), aturan tentang pengusahaan air tanah dan sebagainya.

“Sinkronisasi merupakan hal pokok yang perlu dilakukan  agar tidak ada kendala dalam pelaksanaan peraturan tersebut,” kata Mochklasin.

Selanjutnya, kata Mochklasin, pihaknya juga meminta penjelasan terkait perubahan Perda tersebut cukup signifikan dan melebihi 50 persen.

“ Apabila Perda yang diubah melebihi 50 persen, sebaiknya Perda yang lama dicabut saja,” saran Mochklasin

Selain itu, lanjutnya, sebaiknya ada pasal yang mengatur tentang tindak pidana ringan (tipiring) terhadap pelanggaran Perda.

Sementara itu, Tanaga ahli Tim Pembahasan, Werry Darta Taifur dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa aturan tersebut memiliki hubungan dengan aturan lainnya, seperti RTRW, lingkungan hidup, kehutanan, termasuk dengan retribusi jasa usaha. Sehingga memang perlu dilakukan sinkronisasi dengan aturan yang lainnya.

Menanggapi  berbagai pertanyaan dan penyataan yang disampaikan selama rapat itu, Kadis ESDM Provinsi Sumatera Barat, Herry Martinus dengan senang hati akan menerima masukan dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk pembahasan Ranperda lebih lanjut.

“Kami mengharapkan pemprov Sumatera Barat tetap berupaya memberikan perbaikan dan penyempurnaan, serta regulasi yang aplikatif dan memihak kepentingan masyarakat. Sehingga tidak terkendala dalam pelaksanaannya,” kata Herry.

Sementara itu, lanjutnya, pihaaknya akan berupaya secara maksimal dalam sinkronisasi dengan peraturan lainnya, meliputi aturan tentang RTRW, tentang lingkungan hidup, kehutanan dan sebagainya. (MP)

Comments
Loading...